Pertamina Batasi Periode Audit Petral

Jakarta, CNN Indonesia -- Manajemen PT Pertamina (Persero) menyatakan telah merampungkan audit forensik terhadap entitas usahanya di Singapura, yakni Pertamina Energy Trading Limited atau Petral. Akan tetapi dalam prosesnya, manajemen mengakui bahwa kegiatan audit forensik yang dipercayakan ke Kordamentha, perusahaan asal Australia itu hanya dilakukan dalam periode 2012 hingga April 2015.

"Iya, melihat dari 2012 sampai April 2015. Bagaimana sistem mekanisme trading di Petral. Apakah semua sudah sesuai dengan prosedur? Apakah sudah sesuai dengan panduan yang ada atau tidak? Tapi mereka tidak bisa katakan secara sepihak si A, B, C yang salah," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro di Jakarta, Senin (9/11).

Wianda mengungkapkan, dipilihnya periode audit pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) impor pada 2012-2015 dilatarbelakangi oleh kebiasaan perseroan yang umumnya melakukan audit hanya dalam satu tahun anggaran perusahaan.

Ada pun perpanjangan periodesasi audit hingga tiga tahun ke belakang dimaksudkan untuk lebih mendalami berbagai transaksi yang kerap dituding berbau kolutif.

Pilihan Redaksi Pertamina Didesak Umumkan Hasil Audit Petral ke Publik Penegak Hukum Diminta Mulai Cermati Hasil Audit Pertamina Menteri ESDM Pertimbangkan Bawa Kasus Petral ke Meja Hijau

"Kenapa dari 2012? Karena seusai dengan standar yang ada kalau satu tahun masa audit dinilai kurang. Makanya kami panjangkan sampai tiga tahun mulai 2012," tuturnya.

Tak hanya itu Wianda bilang, dipilihnya periodesasi audit hingga tiga tahun ke belakang juga ditujukan guna mengetahui sejumlah transaksi yang terjadi pasca adanya arahan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kala itu yakni Dahlan Iskan.

Di mana bos besar Jawa Pos Grup tersebut mewajibkan agar pengadaan minyak mentah dan BBM impor hanya boleh dibeli Petral dari perusahaan minyak nasional atau national oil company (NOC).

"Kedua kami melihat ada perubahan kebijakan yang signifikan pada 26 Juli 2012 di mana ada arahan dari menteri BUMN yang sebelumnya yang saat itu memberi arahan langsung untuk lakukan trading pengadaan kepada NOC. Kami lihat ada perubahan kebijakan itu," imbuh Wianda. (gen)