PMN Diganjal DPR, Wijaya Karya Rilis Obligasi Rp 6 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan konstruksi pelat merah, PT Wijaya Karya Tbk tengah mengkaji penerbitan obligasi guna mengantisipasi ketidakjelasan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Perseroan berencana menerbitkan obligasi hingga Rp 6 triliun dalam lima tahun.

Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menunda skema PMN bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam APBN 2016. Rencananya, PMN akan kembali dibahas dalam APBN Perubahan (APBNP) 2016.

Direktur Keuangan Wijaya Karya Adji Firmantoro mengklaim adanya penundaan PMN pada 2016 tidak akan mengganggu pekerjaan pembangunan beberapa proyek perseroan yang ditaksir membutuhkan investasi total hingga Rp 13 triliun.

"Kami akan terus menjalankan proyek. Jika PMN tertunda, kami akan mencari pendanaan melalui pasar modal salah satunya PUB (Penawaran Umum Berkelanjutan) senilai Rp 6 triliun," kata Adji, dalam Investor Summit 2015, di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (9/11).

Adji menambahkan, rencananya obligasi tahap pertama akan direalisasikan pada awal 2016. Obligasi berkelanjutan tersebut, lanjutnya, akan berjangka waktu selama 5 tahun.

Pilihan Redaksi Wijaya Karya Jamin Tak Gunakan PMN Untuk Kereta Cepat Penjaminan Pemerintah Hanya Diberikan untuk Empat Jenis BUMN Jasa Marga Siapkan Belanja Modal 2016, Minimal Rp 10 Triliun

“Tahap pertama dimungkinkan obligasi di kisaran Rp 1,4 triliun,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa perseroan menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) sekitar Rp 1,1 triliun hingga Rp 1,4 triliun pada 2016. Sebagian dana hasil emisi obligasi akan dipergunakan untuk mendanai capex pada tahun depan.

"Jika dana PMN cair, capex akan sebesar Rp 1,4 triliun. Namun kalau tertunda, capex tahun depan hanya Rp 1,1 triliun," pungkasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Wijaya Karya direncanakan mendapat PMN sebesar Rp 3 triliun. Padahal, manajemen sebetulnya mengusulkan perolehan PMN hingga Rp 4 triliun.

Rencananya, dana tersebut akan digunakan untuk sejumlah proyek infrastruktur, di antaranya yang terbesar untuk pembangunan kawasan industri Kuala Tanjung, pembangkit listrik tenaga uap di Banten dan Aceh serta pembangunan jalan tol Samarinda-Balikpapan. (gen)