DPR Desak Menteri ESDM Ungkap Oknum 'Makelar' Saham Freeport

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said membongkar oknum politisi yang mencatut nama presiden dan wakil presiden dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. DPR juga mendesak Sudirman untuk meneruskan temuannya ke meja hijau.

Anggota Komisi Energi (VII) DPR dari Fraksi Partai Hanura, Inaz Nasrullah mengaku sudah mendapat klarifikasi dari Menteri ESDM saat rapat kerja bahwa oknum politisi tersebut bukan berasal dari Senayan atau DPR.

"Kita bertanya, Pak Sudirman bilang bukan dari Senayan, politisi kan banyak. Orang sekarang partainya tidak di Senayan, mengaku politisi juga kan," kata Inaz, saat dikonfirmasi, Rabu (11/11).

Pilihan Redaksi Dikaitkan Soal Freeport, Wapres JK Ancam Pencatut Namanya Menteri ESDM: Ada orang 'jual' nama Presiden untuk Freeport! Menteri ESDM Hentikan Pembicaraan Kontrak Karya Freeport

Meski demikian, lanjutnya, saat itu Sudirman tidak menyebutkan politisi mana yang dimaksud. Inaz lantas menyarankan agar dia mengungkapkannya dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum agar diusut.

Hal senada juga diutarakan, Kurtubi, Anggota Komisi Energi dari Fraksi Partai NasDem. Dia meminta Sudirman Said agar menyebutkan nama politisi yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Menurut pendapat saya disebutkan saja namanya supaya tidak menimbulkan fitnah," kata Kurtubi saat dikonfirmasi terpisah.

Selain itu, Kurtubi mengindikasikan ada mafia yang bermain dalam persoalan ini. Karenanya, dia menyarankan Menteri Sudirman berani mengungkap sekaligus memprosesnya secara hukum.

"Mungkin dia takut dituntut. Tapi kalau sudah ada bukti dan ada hasil investigasi ya diumumkan saja. Agar satu sama lain tidak saling curiga," kata Kurtubi.

Sebelumnya, Sudirman menyebut, ada pihak yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, untuk menjadi penghubung agar Freeport memperoleh perpanjangan izin operasi pasca berahirnya kontrak karya pada 2021.

Sebagai kompensasi, kata Sudirman, oknum tersebut menjual nama Jokowi-JK dan meminta jatah saham perusahan tambang emas asal Amerika Serikat (AS) itu, yang kebetulan saat ini diwajibkan melepas 10,64 persen saham.

"Ada orang (yang) memanfaatkan, menjual-jual nama Presiden dan Wapres meminta saham Freeport. Dan sudah dilaporkan itu (ke Presiden)," ujar Sudirman saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Kamis (5/11).

Mendengar namanya dicatut, Wapres JK langsung berang dan meminta oknum potisi tersebut dilaporkan ke kepolisian.

"Kalau dikatakan Presiden dan saya minta jatah, memang benar saya marah. Dilaporkan saja yang ngomong itu (ke Polisi)," ujar JK di kantornya, Rabu (11/11). (ags)