KPPU Bongkar Jaringan Mafia Beras di 11 Provinsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengaku berhasil menemukan para pedagang besar komoditas beras di 11 provinsi yang melakukan pengaturan harga secara bersama-sama.

Hal tersebut disampaikan KPPU kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kemudian mengizinkan lembaga tersebut merekomendasikan pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang melakukan kartel dan memainkan harga.

“Presiden sangat mendukung upaya-upaya KPPU untuk melakukan penegakan hukum di bidang pangan,” kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf, kemarin.

Syarkawi mengaku telah melakukan pantauan di 11 Provinsi yang menjadi sentra beras nasional di Sumatera, Jawa, sampai Papua.

“Hasilnya di setiap provinsi KPPU menemukan adanya 5 (lima) pemain besar yang menentukan harga,” kata Syarkawi.

Dampak dari persekongkolan para pemain besar tersebut, beras menjadi langka di pasaran, dan harganya melonjak tinggi.

Ia menegaskan, kalau ada tindakan yang mengarag ke anti persaingan, maka sesuai perundangan yang berlaku KPPU akan melakukan tindakan langsung.

Pilihan Redaksi Pemerintah Izinkan Bulog Impor 10 Ribu Sapi New Zealand Merger BUMN Bakal Marak, KPPU Tingkatkan Pengawasan KPPU Ragukan Efektivitas Impor Beras untuk Meredam Harga

Sesuai arahan Presiden, lanjut Syarkawi, KPPU akan menjatuhkan sanksi administrasi, dan merekomendasikan pencabutan izin usaha perusahaan yang bersangkutan.

Sementara terkait komoditas daging, Syarkawi menyebut KPPU tengah menyidangkan 32 perusahaan yang diduga melakukan kartel daging sapi.

“Dua bulan ke depan akan ada keputusan resmi dari KPPU mengenai dugaan kartel daging sapi,” kata Syarkawi.

Beberapa indikasi dan bukti awal yang ditemukan KPPU, perusahaan-perusahaan lokal yang disidang tersebut diketahui menjalin hubungan dengan perusahaan asing sekaligus bersekongkol untuk menahan pasokan daging sapi hingga sampai ke rumah potong hewan. (gen)