China Tambah Fasilitas Swap Mata Uang untuk RI jadi US$ 20 M

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia dan China sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dan keuangan, termasuk tambahan bantuan likuiditas dalam kerangka penjanjian pertukaran mata uang sebesar US$ 20 miliar dari Negeri Tirai Bambu.

"Banyak yang dibahas, antara lain tindak lanjut pertemuan sebelumnya, mengenai likuiditas 'support' dari Tiongkok, termasuk adanya tambahan US$ 20 miliar," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di , Antalya Turki, Minggu (15/11) malam.

Menurut Presiden, kedua negara juga menyepakati upaya peningkatan investasi guna meningkatkan modal masuk ke dalam negeri.

Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana menyebutkan, Presiden Jokowi sempat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jin Ping. Dalam pertemuan yang dilaksanakan di sela-sela KTT G-20 ini, kedua pimpinan sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan keuangan.

Selain itu, lanjutnya, kedua pemimpin negara itu membahas pula sejumlah isu keuangan global yang menjadi perhatian KTT G-20.

Pilihan Redaksi Sempat Tertunda, Jokowi Akhirnya Bertemu Xi Jinping KTT G20 Dihantui Aksi Teror di Paris Erdogan Buka KTT G20, Tekankan Pentingnya Perekonomian Global

Selain itu, Presiden Jin Ping menyampaikan kesiapan pemerintahannya untuk meningkatkan jumlah Yuan dalam kerangka fasilitas pertukaran mata uang atau Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA) yang diberikan kepada Indonesia menjadi sekitar US$ 20 miliar.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta dukungan Presiden Jin Ping agar pejabat Indonesia yang kompeten dapat masuk dalam manajemen puncak Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) serta menempatkan kantor regional pertama AIIB di Jakarta.

Terkait masalah global, Jokowi menyampaikan rencana Indonesia mendorong reformasi arsitektur keuangan global di G20, seperti yang telah disampaikannya pada Konferensi Asia Afrika (KAA) lalu.

Reformasi ini, jelasnya, dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan pada sistem keuangan internasional antara negara maju dan negara berkembang.