APEC Kritik Kebijakan Penghambat UMKM

Manila, CNN Indonesia -- Dewan Penasehat Bisnis Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC Busines Advisory Council/ABAC) mengkritisi regulasi di sejumlah negara yang tidak berpihak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Ketua ABAC Doris Ho mengatakan sudah saatnya para pemimpin negara maupun pemimpin dunia bisnis di regional Asia Pasifik menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor komoditas tak cukup kuat untuk menggerakan ekonomi kawasan. Karenanya, ia menilai perlu dilakukan transformasi struktural untuk mengganti mesin pertumbuhan ekonomi, dengan memberikan peran yang lebih besar kepada sektor UMKM.

"UKM dan UMKM juga diharapkan mampu meningkatkan konektivitas bisnisnya ke seluruh dunia sehingga mampu berperan dalam penguatan pasar keuangan dan mampu menahan guncangan ekonomi global," ujar Doris di World Trade Center Manila, Filipina, Senin (16/11).

Pilihan Redaksi APEC Waspadai Perlambatan Ekonomi China dan Kenaikan Fed Rate Isu Perdagangan Bebas Asia-Pasifik Mengemuka di KTT APEC 2015 Indonesia Akan Perjuangkan Hasil Tani Andalan di KTT APEC

ABAC mencatat, selama ini pelaku UMKM meyumbang 97 persen terhadap pangsa bisnis dunia dan telah mempekerjakan sekitar 60 persen tenaga kerja di negara-negara APEC. Selain itu, lanjutnya, UMKM juga berkontribusi sekitar 35 persen terhadap ekspor kawasan.

Sayangnya, kata Doris, masih banyak regulasi dan peraturan di sejumlah negara yang tidak berpihak pada UMKM. Dia mencontohkan salah satunya adalah peraturan mengenai perdagangan berbasis elektronik atau e-commerce.

Menurut Doris, banyak peraturan di sejumlah negara APEC yang tidak fleksibel terhadap skema bisnis e-commerce. Lambannya pembangunan infrastruktur dan sistem pembayaran berbasis elektronik (e-payment) membuat gerak ekspansi bisnis e-commerce menjadi terbatas.

Berdasarkan dialog yang ABAC lakukan dengan para pelaku industri, para pelaku industri sering mengeluh kesulitan saat membayar tarif kepabeanan. Tak hanya itu, akibat kondisi permodalan yang terbatas, para pelaku industri kerap terkendala ketika mencari suntikan dana segar dari pasar keuangan.

"Tentu hal seperti ini harus menjadi perhatian khususnya pemerintah. Kami mendesak pemerintah untuk mengambil aksi dan menciptakan kondisi yang mendukung agar UKM/UMKM bisa melangkah ke dunia internasional," ujarnya.

Sebelumnya, APEC pada Pertemuan Pejabat Tinggi (CSOM)  menyepakati pelaksanaan Aksi Boracay untuk Globalisasi UMKM (Boracay Action Agenda to Globalize MSMEs/BAA-MSME) pada tahun ini.

APEC dalam kerangka BAA mencoba melibatkan UMKM dalam rantai pasok global atau langsung sebagai eksporter hilir barang dan jasa. (ags/gen)