Dihantui Ketidakpastian, BI Tak Berani Turunkan Bunga Acuan

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan (BI-rate) sebesar 7,5 persen karena mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi global. Dengan alasan yang sama, BI juga mempertahankan suku bunga Deposit Facility 5,5 persen dan Lending Facility tetap 8 persen.

Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo mengatakan ketidakpastian di pasar keuangan global masih cukup tinggi menyusul rencana kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (Fed fund rate) dan keberagaman kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Sentral Eropa, Jepang, dan Tiongkok. Untuk itu, lanjutnya, BI akan tetap berhati-hati dalam menempuh langkah perlonggaran kebijakan moneter.

Bank Sentral Eropa dan Jepang, kata Agus, melakukan divergensi kebijakan moneter berupa pelonggaran kuantatif (quantitative easing). Sementara Bank Sentral China, memiliki rencana untuk rasionalisasi mata uang renminbi.

Pilihan Redaksi Indef Bertaruh Bank Indonesia Tak Ubah Suku Bunga November Kadin Dorong Penurunan BI Rate Saatnya BI Turunkan Suku Bunga Acuan

"Kondisi di Oktober sampai November ini ketika kita melihat aliran dana yang masuk ke Indonesia menunjukkan kondisi bahwa di BI-rate 7,5 persen kami melihat akan bisa menghadapi kondisi (pasar keuangan) khususnya menghadapi akhir tahun ini dengan baik," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/11).

Dia meyakini inflasi tahun ini akan ada di batas bawah kisaran 4 plus minus 1 persen. Sementara defisit transaksi berjalan diperkirakan pada akhir tahun sekitar 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Ke depan, Bank Indonesia akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk memperkuat struktur perekonomian, sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan yang tetap terjaga," tuturnya.

Melihat perkembangan stabilitas makroekonomi yang semakin membaik, bank sentral memutuskan untuk menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) primer dalam rupiah dari 8 persen menjadi 7,5 persen, yang berlaku efektif per 1 Desember 2015. Tujuannya untuk menambah kapasitas pembiayaan perbankan dalam rangka membiayai pembangunan ke depan.

“Bank Indonesia menilai stabilitas makroekonomi semakin baik sehingga memberi ruang pada pelonggaran kebijakan moneter," ujar Agus.

Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan pelonggaran kebijakan moneter ini diperkirakan akan menambah kapasitas pembiayaan perbankan sebesar Rp 18 triliun.

"Penurunan GWM primer akan menambah kapasitas lending (perbankan) sebesar Rp 18 triliun," ujar Perry. (ags)