Kandungan Lokal Rendah, Rizal Ramli Kritik Kinerja SKK Migas

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli mengkritik kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) yang tak pernah mengawasi penggunaan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dalam kegiatan hulu migas, pasca ditekennya kontrak bagi hasil Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Hal ini Rizal lontarkan seiring dengan minimnya hasil komponen dalam negeri yang digunakan di sektor hulu migas. Oleh karena itu, ia pun meminta regulator hulu migas tersebut meningkatkan pengawasannya terhadap penggunaan TKDN.

"Ada peraturannya local content untuk drilling. Sayang para KKKS tak lakukan ini. Kami sampaikan kepada Kepala SKK Migas, laksanakan aturan local content supaya perusahaan nasional supaya bisa hidup dan bekerja," jelas Rizal di Jakarta, Kamis (19/11).

Menurut Rizal, sejatinya SKK Migas menerapkan aturan peningkatan TKDN yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor. 15 tahun 2013 Tentang Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dalam Negeri.

Lebih lanjut, ia mengatakan jajaran SKK Migas juga harus menentukan persentase penggunaan TKDN untuk setiap komponen, dengan ketentuan minimal 15 hingga 80 persen tergantung jenis komponennya.

Ini lantaran jika ketetapan penggunaan TKDN itu tak digalakkan, maka hal tersebut akan mempengaruhi pengembalian biaya operasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas atau cost recovery yang harus dibayar pemerintah kepada KKKS Migas.

Pilihan Redaksi Mengenal Dua Skema Kontrak Migas Baru di Indonesia Syarat Jokowi Diabaikan, Pemerintah Ancam Ambil Alih Freeport Pemerintah akan Kurangi Bagiannya di Skema Bagi Hasil Migas

Yang aneh katanya, meski tak ada kenaikan yang signifikan dari sisi produksi migas dan TKDN angka cost recovery yang semakin tinggi tiap tahunnya namun produksi migas semakin keok.

Menanggapi ucapan Rizal, Kepala Hubungan Masyarakat SKK Migas Elan Biantoro mengakui kalau himbauan penggunaan TKDN kadang tidak diindahkan oleh KKKS. Ia pun mengatakan kalau SKK Migas hanya bisa melakukan audit terhadap kontraktor dan tak bisa merambah ke subkontraktor, di mana pengadaan komponen dilakukan.

"Yang disampaikan Pak Rizal betul, kita hanya sebatas kertas minta TKDN. Tapi tidak mengawasi sampai kesana. Dan kita pun belum memasang sanksi karena karena belum ada rambu sanksinya," terang Elan di lokasi yang sama.