Pemerintah Ungkap 21 Perusahaan Tambang Tak Patuh Royalti

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengungkap 21 perusahaan mineral dan batubara (minerba) yang tidak patuh terhadap kewajiban pelaporan pembayaran royalti ke Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia untuk periode 2012-2013.

EITI Indonesia adalah sebuah organisasi pemerintah yang berada di bawah Kementerian Koordinasi Perekonomian. EITI merupakan standar internasional dalam pelaporan penerimaan negara dari industri ekstraktif yang prosesnya melibatkan berbagai pihak yang terdiri atas pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil dan telah diterapkan di 46 negara.

Pilihan Redaksi Freeport Disebut Telah Memanipulasi Royalti Konsentrat Menko Luhut Dorong Nasionalisasi Freeport Tiru Blok Mahakam Kementerian Keuangan Tagih Dividen dari Freeport Sejak 2012

Pelaksanaan EITI di Indonesia berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif.

Pemilihan perusahaan-perusahaan ekstraktif yang tercakup dalam laporan EITI dibuat berdasarkan besaran total yang disumbangkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut terhadap total penerimaan negara yang berasal dari sektor ekstraktif. Untuk sektor migas, seluruh perusahaan yang telah berproduksi masuk dalam cakupan laporan ini.

Sementara untuk sektor minerba, perusahaan-perusahaan yang masuk dalam cakupan laporan ini adalah kombinasi dari perusahaan-perusahaan yang telah menyumbang 80 persen dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan dari sektor minerba dan membayar royalti ke negara dengan besaran di atas Rp 25 miliar. Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan tersebut menyumbang sebesar 81,67 persen penerimaan negara dari royalti pada 2012 dan meningkat menjadi 84,65 persen pada 2013.

Dalam laporan EITI 2012-2013 tercatat dari 108 perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi terdapat 21 perusahaan yang tidak melapor.

Berdasarkan informasi Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, potensi royalti dari perusahaan-perusahaan yang tidak melapor ke EITI mencapai Rp759,6 miliar atau 3,03 persen dari total penerimaan negara yang dilaporkan sebesar Rp 25,1 triliun.

Dewan Pengarah EITI, Emil Salim mendukung penyebarluasan nama-nama perusahaan yang tidak patuh melaporkan kewajiban pembayaran royalti kepada negara. Menurutnya, 21 perusahaan yang belum lapor EITI berpotensi menjadi preseden buruk bagi transparansi dan tata kelola industri esktraktif di Indonesia.

"Perusahaan yang tidak melapor saya rasa perlu diangkat ke publik karena tidak transparan. Mengapa perusahaan itu tdk transparan. Kalau tidak ada tindak lanjutnya ini percuma laporan ini," ujar Emil di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (23/11).

Berikut nama-nama perusahaan yang tidak melaporkan hasil rekonsiliasi penerimaan negara dalam rekonsiliasi 2012-2013:

• PT Riau Baraharum Riau
• PT Sumber Kurnia Buana Kalsel
• PT Sebuku Iron Lateritric Ores Kalsel
• PT Bara Alam Utama Kaltim
• PT Bhumi Rantau Energi Kalsel
• PT Energi Batubara Lestari Kalteng
• PT Gema Rahmi Persada Kaltim
• PT Karya Gemilang Limpah Rejeki Kalteng
• PT Kayan Putra Utama Coal Kaltim
• PT Padang Anugerah Kaltim
• PT Tunas Muda Jaya Kaltim
• KUD Gajah Mada Kalsel
• PT Bukit Merah Indah  Riau
• PT Citra Silika Mallawa Babel
• PT Fajar Mentaya Abadi Sulteng
• PT Gunung Sion Kepulauan Riau
• PT Serumpun Sebalai Bangkai Belitung
• PT Stargate Pacific Resources Sulteng
• PT Telaga Bintan Jaya Kepulauan Riau
• PT Tinindo Inter Nusa Bangka Belitung
• PT Tujuh SW Bangka Belitung

(ags/gen)