Gubernur BI Minta Swasta Dukung Paket Kebijakan Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo mengatakan upaya pemangkasan aturan atau yang biasa disebut deregulasi dan debirokratisasi perlu mendapat dukungan dari sektor swasta yang lebih besar. Sehingga sasaran pertumbuhan ekonomi pemerintah dapat lebih mudah tercapai.

Agus mengatakan selain keterlibatan sektor swasta yang lebih luas, tingkat partisipasi ekonomi juga dinilai penting bagi upaya pemerintah dan otoritas moneter dalam menggali potensi dan peran dana domestik dalam pembiayaan ekonomi baik secara konvensional maupun syariah.

"Beberapa potensi masih bisa digali dalam skala besar terkait dengan potensi sumber dana, mulai dari pengelolaan zakat dan wakaf hingga pengembangan pasar obligasi korporasi," ujar Agus dalam acara Bankers Dinner di Jakarta Convention Center Senayan, Selasa (24/11).

Dalam upaya menggali potensi dana masyarakat ini maka ia menyarankan perluasan jangkauan layanan jasa keuangan sampai lapisan masyarakat terbawah di seluruh pelosok negeri, juga perlu menjadi perhatian.

Pilihan Redaksi Aturan Wajib Rupiah Diklaim BI Manjur Pangkas Transaksi Dolar Gubernur BI: Ekonomi RI 2016 Dihantui Tiga Risiko Eksternal

Apabila partisipasi ekonomi meningkat, lanjut Agus, maka diharapkan akan ada peningkatan produktivitas perekonomian.

"Dalam kaitan ini, kehadiran swasta, termasuk UMKM, menjadi sangat penting untuk mengisi keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pembangunan ekonomi," ujar Agus.

Ia mengacu pada survei yang dilaksanakan oleh McKinsey Global Institute (MGI) pada 2014 yang menunjukkan produktivitas tenaga kerja Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Sejalan dengan itu, Global Competitiveness Report 2014-2015 juga menyatakan efisiensi pasar tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN.

"Ini menjadi tantangan kita bersama, termasuk dalam upaya kita untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah," lanjutnya. (gen)