Dengan total alokasi sebesar Rp118,5 triliun, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan jajarannya dituntut untuk menghabiskan anggaran Rp55,3 triliun di bulan terakhir tahun ini.
Basuki mengatakan realisasi anggaran tersebut merupakan kinerja belanja kementeriannya hingga 25 November 2015. Dengan dana Rp74,8 triliun, Direktur Jenderal Penataan Ruang itu mengklaim telah menyelesaikan sekitar 71,78 persen proyek infrastruktur pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Basuki, terdapat empat tantangan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pertama, soal daya saing yang rendah, terutama saat awal Kabinet Kerja dibentuk.
Untuk tahun depan, Kementerian PUPR mendapat jatah anggaran Rp103,8 triliun, yang di antaranya untuk membangun delapan bendungan baru, jalan baru sepanjang 240 km, dan pembangunan rumah susun sebanyak 15 ribu unit.
Untuk menghabiskannya, Menteri Basuki berkomitmen untuk mempercepat realisasi beberapa proyek. Saat ini, kata Basuki, Kementerian PUPR sedang mengurus perampingan beberapa izin serta durasi perizinan sejumlah proyek.
“Untuk 2016 anggarannya Rp104 triliun. Sebanyak Rp101-102 triliun kita gunakan untuk belanja modal, sisanya administrasi,” jelasnya.
Mulai Ditender
Pada kesempatan tersebut, Basuki tidak mau serapan anggaran rendah terulang lagi. Untuk itu,lelang proyek dipercepat pada tahun ini guna menggenjot penyerapan anggaran pada tahun depan.
“Dari total 6.317 paket kontrak dengan nilai pagu Rp55,11 triliun, sebanyak 1.975 paket senilai Rp17,32 triliun sudah dilelang,” jelasnya.
Dalam paparannya dijelaskan, dalam unit kerja Sumber Daya Alam tercatat sebanyak 736 paket kontrak telah dilelang, sedangkan unit Bina Marga sebanyak 1.237 paket, Cipta Karya sebanyak 71 paket, Penyediaan Perumahan sebanyak 22 paket, dan lain-lain sebanyak 9 paket.
“Lelang sudah dilakukan. Maka Januari 2016 diharapkan sudah ada penyerapan anggaran 6-10 persen. Dengan strategi ini kami harapkan bisa memaksimalkan penyerapan anggaran tahun depan,” jelasnya. (ags)