2016, Indonesia Butuh Pembiayaan Rp605 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengkalkulasi kebutuhan anggaran sebesar Rp 605 triliun untuk menambal defisit dan mendanai program-program pembangunan pemerintah pada tahun depan.

Selain itu, Bambang mengatakan kebutuhan untuk merealisasikan program pembangunan, pembiayaan juga dibutuhkan untuk menutup defisit anggaran, pembayaran utang negara yang jatuh tempo (refinacing) dan pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dianggarkan untuk sejumlah perusahaan BUMN di tahun depan.

"Mengenai kebutuhan pembiayaan untuk 2016 tadi sudah disampaikan hitungan gross-nya sekitar Rp 605 triliun," ujar Bambang dalam acara Investor Gathering di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (7/12).

Dengan kondisi perekonomian global yang tidak menentu seperti ini, lanjutnya, banyak negara yang berlomba-lomba menerbitkan surat utang negara ke pasar global. Akibatnya, celah untuk mencari sumber pembiayaan dalam mata uang asing menjadi lebih sempit.

"Demikian juga lelang yang secara rutin tidak akan menjadi lebih tajam dari sebelumnya," katanya.

Lihat juga: Menkeu: 2015, Puncak Segala Permasalahan Ekonomi

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah mendorong peningkatan peranan investor domestik guna membiayai APBN. Pasalnya, sejauh ini kepemilikan asing dalam portfolio surat berharga negara Indonesia masih mendominasi, yakni mencapi 37 persen dari total obligasi negara yang diterbitkan.

Menurutnya, tingginya kepemilikan obligasi negara oleh asing rawan jika sewaktu-waktu investor luar negeri itu beramai-ramai menarik modalnya dari Indonesia.

"Tiga puluh tujuh persen ini relatif tinggi dibandingkan beberapa negara. Kedua, 37 persen ini sumber yang dianggap rawan kalau terjadi disreversal karena kepemilikan asing yang cukup besar," katanya.

Karenanya, Bambang mengatakan dominasi asing di pasar obligasi negara akan diupayakan diperkecil. Namun, bukan dengan cara yang memaksa melainkan tetap melalui mekanisme pasar.

"Kita harap ke depan peranan investor domestik makin besar. Sehingga kita tidak lagi khawatir dengan penambahan utang,"  katanya.

Dalam rangka menutup pembiayaan di awal tahun depan, pemerintah mempercepat penarikan pembiayaan (prefunding) dengan menerbitkan dua varian obligasi berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) atau global medium term notes (GMTN), dengan total penarikan sebesar US$ 3,5 miliar.

"Kemarin kita sudah keluarkan global bond US$ 3,5 miliar. Dalam kondisi market yang seperti itu sebenernya masih sangat bagus. Jjadi artinya itu akan menambah inflow (modal masuk) ke kita," ujarnya kepada tim CNNIndonesia.com di rumah dinasnya, Minggu (6/12).

Lihat juga: Pemerintah Raup Pembiayaan Rp48 T Lewat Lelang Obligasi Dolar

Menurut Menkeu, Indonesia sejauh ini masih menarik perhatian investor asing. Bahkan dibandingkan banyak negara di kawasan Asean, hanya Indonesia dan Filipina yang pasarnya dianggap masih dalam tren menanjak (bullish).

"Kalau kita bisa menjaga indikator dan kebijakan ekonomi secara konsisten masih ada peluang untuk inflow, tapi yang perlu dipertegas inflow sekarang tidak akan semudah inflow dulu," tuturnya. (ags/gen)