Pertamina Siap Ditugaskan Pungut Dana Ketahanan Energi

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina (Persero) menyatakan akan menjalankan apa yang menjadi keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said terkait pungutan Dana Ketahanan Energi (DKE).

"Jadi memang posisi Pertamina sebagai operator akan menunggu arahan menteri ESDM. Mekanisme pengambilan dananya kita tunggu," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro di Jakarta, Selasa (29/12).

Menurut Wianda, Perseroan juga akan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan DKE ke pemerintah jika nantinya jadi dibebankan ke masyarakat pengguna premium dan solar. Oleh karena itu, ia tak mau berspekulasi soal keuntungan yang akan diperoleh Pertamina dari pemberlakukan pungutan DKE kelak.

"Kalau dari statement pak menteri itu untuk EBTKE (energi baru dan terbarukan). Kalau storage kan nanti masuk ke energi yang konvensional. Tapi dari storage itu kan kita liat lagi seperti refinancing, dana investasi," ucap Wianda.

Lihat juga: Sudirman Said Buka Opsi APBN Talangi Dana Ketahanan Energi

Sebelumnya, Menteri ESDM mengumumkan kebijakan penurunan harga premium dan solar mulai 5 Januari 2016, yakni masing-masing per liter menjadi  Rp6.950 dan Rp5.650. Namun, itu belum memperhitungkan pungutan Dana Ketahanan Energi yang ditetapkan sebesar Rp200 untuk setiap liter premium dan Rp300 per liter untuk solar. Dengan demikian, harga premium yang harus ditanggung konseumen sebesar Rp7.150 per liter, sedangkan solar tetap karena selisihnya disubsidi pemerintah.

Untuk bisa memungut Dana Ketahanan Energi, Sudirman menambahkan, akan terbit Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai skema dan teknis pemungutannya. Dengan asumsi pelaksanaan per 5 januari 2016, ia mengatakan seharusnya PP tersebut telah selesai disusun dan akan segera terbit dalam waktu dekat.

Lihat juga: Menolak Disebut Pungli, Pemerintah Susun Aturan Dana Energi

Menanggapi wacana tersebut, Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro selaku bendahara negara mengaku belum menerima proposal kebijakan Dana Ketahanan Energi.

"Kita (Kemenkeu) belum terima proposal dari ESDM, kita lihat bentuknya apa dulu, dicari yang terbaik berdasarkan apa kebutuhannya," ujar Bambang, Senin (28/12). (ags/gen)