Jajan Rp200 ribu per Hari, Siap-siap Diintai Petugas Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 menitahkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) berburu penerimaan sebesar Rp1.350 triliun tahun ini. Angka tersebut naik 4,32 persen dibandingkan target 2015 sebesar Rp1.294 triliun.

Untuk dapat mencapai target itu, DJP kembali memutar otak untuk menjadikan warga negara maupun badan usaha yang selama ini belum rutin membayar kewajibannya sebagai target program ekstensifikasi pajak tahun ini.

DJP bertekad untuk meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) melalui program tersebut. Selama ini penerimaan pajak yang dipungut dari WPOP di Indonesia masih terlalu kecil dan tidak sebanding dengan banyaknya jumlah penduduk.

Hal tersebut diamini Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi yang menyebut peningkatan jumlah WPOP potensial akan menjadi bekal institusinya dalam mencapai target pajak 2016. Bahkan ia mengaku memiliki data WPOP potensial yang selama ini belum terdaftar sebagai WP.

"Saya punya data statistik masyarakat kelas menengah di Indonesia yang belanjanya per hari Rp100 ribu-Rp200 ribu, jumlahnya itu mencapai 129 juta. Sedangkan WPOP yang terdaftar baru 27 juta, jadi bayangkan ada selisih yang belum terdaftar sebagai wajib pajak,” kata Ken di kantornya, Senin (11/1).

Untuk menjaring para WPOP potensial tersebut, lanjut Ken, DJP akan mempermudah segala bentuk adiministrasi bagi siapa saja yang secara sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

“Untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP) tidak usah aneh-aneh syaratnya. Di mal di manapun bisa saya titipkan untuk buat," jelasnya.

Pilihan Redaksi Target Pajak Tak Realistis, DPR Dorong Pembahasan Revisi APBN Setoran Bea Cukai Signifikan, Nasib Pegawai Jadi Sorotan Pemerintah Kantongi Rp5 Triliun Sisa Pajak Non Migas 2015

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan mendukung upaya ekstensifikasi tersebut. Ia menilai selama ini penerimaan pajak di Indonesia masih sangat bergantung pada setoran pajak yang dilakuan oleh perusahaan atau melalui Pajak Penghasilan (PPh) badan.

"Padahal kalau kita bergantung terlalu banyak pada PPh badan maka akan jadi volatile. Sebab kalau ekonomi sedang bagus, PPh badan bagus, ekonomi jelek maka PPh badan juga turun," jelas Bambang.

Sebelumnya, Direktur Center Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengusulkan agar pemerintah segera merevisi target penerimaan pajak tahun depan dari angka Rp1.350 triliun seperti yang tercantum dalam APBN 2016.

Yustinus menyebut target realistis dengan mempertimbangkan kondisi makro perekonomian tahun ini hanya sebesar Rp 1.280 triliun.

"Kalau mau realistis di angka Rp 1.280 triliun. Itu sudah tumbuh 15 persen dari perkiraan realisasi di 2015 ditambah tax amnesty," kata Yustinus.

Namun untuk merevisi target tersebut, ia menyarankan agar dilakukan setelah ada kepastian terkait kondisi perekonomian di awal tahun dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak di DPR.

"Kita perlu revisi dengan APBNP setelah kuartal I 2016," jelasnya. (gen)