Kadin Dorong Kawasan Industri dan KEK Terintegrasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah mengintegrasikan fasilitas dan layanan kawasan industri serta kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk menekan biaya logistik yang menyebabkan deindustrialisasi.

“Biaya logistik di Indonesia mencapai 30 persen dari harga produk. Selain itu, industri tidak dibangun secara terintegrasi dalam satu kawasan, hulu hingga hilir juga jauh dengan pelabuhan,” ujar Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani, dikutip dari laman Kadin, Sabtu (16/1).

Ia mencontohkan KEK di Indonesia umumnya belum terintegrasi. Sehingga, meskipun ‎ada badan otorita namun kewenangan pemerintah daerah masih terbesar. Banyak urusan administrasi yang berbeda-beda harus diselesaikan investor sehingga menurunkan selera berinvestasi.

Pilihan Redaksi Mantan Bos di BP Batam Kaget Anak Buahnya Diduga Terkait ISIS Insentif Pajak Industri di Jawa Menciut, Luar Jawa Membengkak Pemerintah Obral Fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus

Dia mencontohkan, urusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih harus ditangani pemerintah daerah, dan pajak masih dipungut Kementerian Keuangan. "Mestinya semua izin dan pungutan itu diserahkan ke otorita," tuturnya.

Dia melanjutkan, pengembangan industri di Indonesia bisa difokuskan pada sejumlah bidang, yakni industri yang berhubungan dengan kemaritiman, energi, agribisnis, dan pariwisata jika melihat dari material yang tersedia di Indonesia. Meski demikian, hal itu tanpa mengecilkan pengembangan industri penunjang lainnya.

Rosan menambahkan, Indonesia juga berpotensi besar untuk mengembangkan industri manufaktur yang ditopang industri baja dan besi yang diharapkan bisa tumbuh pula untuk realisasi pengembangan infrastruktur dan mendukung momentum pembangunan industri-industri lainnya. (gen)