Penerapan Bioediesel Diklaim Hemat Devisa US$2 Miliar

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengklaim penerapan program penyerapan biodiesel telah mampu membantu negara dalam mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) hingga 6,9 juta KL atau setara US$2 miliar.

Direktur Utama BPDPKS Bayu Khrisnamurti menjelaskan, penyerapan biodiesel juga telah memberi manfaat lain berupa diversifikasi sumber energi di Indonesia.

"Dari program ini memberi manfaat lebih luas dibanding dengan pengembangan sawitnya sendiri," jelas Bayu saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (21/1).

Bagi industri CPO sendiri, Bayu mengatakan program penyerapan biodiesel juga telah membantu menjaga stabilitas harga sawit di tingkat petani.

Pilihan Redaksi Harga Minyak Anjlok, BLU Sawit Didesak Hentikan Subsidi BBN Gapki Desak Pemerintah Evaluasi Kebijakan Mandatory Biodiesel Harga CPO Anjlok Gerus Ekspor Sawit Indonesia Pelemahan Harga Minyak Hambat Program Biodiesel

Ini mengingat produksi biodiesel sawit dalam negeri diklaim telah mendongkrak pertumbuhan nilai industri sawit sebesar Rp9 triliun per tahun dan berhasil membuka kesempatan kerja mencapai 830 orang baik di lapangan maupun non lapangan.

Selain itu, dana sawit yang terkumpul selama ini juga digunakan untuk mengembangkan industri hilir biodiesel seperti peningkatan produktivitas dan peremajaan (replanting) pohon kelapa sawit.

Dari segi lingkungan, mantan Wakil Menteri Perdagangan ini menambahkan program mandatori penyerapan biodiesel dinilai mapu mengurangi emisi karbon mencapai 9-18 juta ton per tahunnya. 

“Bukan saja emisi, penggunaan biodiesel menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dan menghemat devisa negara hingga US$ 2 miliar per tahun. Jadi benefit B20 ini sangat besar sekali,” katanya.

Dalam mandatori B20, tahun ini pemerintah dan BPDPKS menargetkan penyerapan biodiesel mencapai 10,63 juta KL dengan rarta-rata penyerapan mencapai 200 ribu KL tiap bulannya.

Sebagai informasi, realisasi penyerapan biodiesel sawit tahun 2014 mencapai 1,78 juta KL namun jumlah tersebut menurun pada tahun 2015 menjadi 863 ribu KL dengan alasan tahun 2015 program mandatori penyerapan biodiesel tidak lagi didukung penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).