DPR Kritisi Rencana Pembelian Saham Freeport oleh BUMN

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai keinginan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membeli 10,64 persen saham PT Freeport Indonesia merupakan sinyalemen perihal akan adanya perpanjangan Kontrak Karya (KK).

“Pembelian saham kepada Freeport itu sesungguhnya peneguhan terhadap perpanjangan kontrak. Itu persoalan yang harus kita cermati," tutur Anggota Komisi VI DPR M Farid Alfauzi di Menara Bidakara 2, Jakarta, Kamis (21/1).

Menurut Farid, secara finansial, konsorsium perusahaan pelat merah mampu membeli 10,64 persen saham yang nilainya ditaksir mencapai US$1,7 miliar itu. Namun demikian, apabila pemerintah tidak memperpanjang KK yang akan habis masa berlakunya pada 2021 mendatang, pencaplokan saham tersebut berpotensi merugikan negara.

“Kalau memang (kontrak karya) Freeport ini tidak akan berlanjut di 2021, ya saham itu kan menjadi turun nanti. Itu menjadi sumber kerugian bagi negara ini. Kenapa kita harus beli hari ini?,” ujar politikus dari Partai Hati Nurani Rakyat ini.

Pilihan Redaksi Antam: Valuasi Wajar Saham Freeport Maksimal US$500 Juta Freeport Belum Penuhi Persyaratan Ekspor Konsentrat Pembentukan Panja Freeport di DPR Dianggap Berlebihan

Selain itu, harga saham induk Freeport-Mc Moran Inc terus meluncur sejak beberapa bulan terakhir. Sejak awal tahun ini, harga saham Freeport- Mc Moran telah jatuh 37,86 persen.

“Ini menjadi concern kita hari ini. Jangan sampai pembelian saham itu, setahun dua tahun kedepan menjadi kerugian besar bagi bangsa ini,” cetusnya.

Terkait dengan perpajangan KK, Farid berpandangan sebaiknya pemerintah tidak memperpanjangnya. Pasalanya, komoditas ekspor Freeport dalam bentuk konsentrat yang tidak diketahui pasti kandungannya.

“Bagi bangsa ini sesungguhnya kalau tidak ada persoalan-persoalan lain, (kontrak karya) itu lebih baik tidak ada perpanjangan. Apalagi selama ini diekspornya dalam bentuk konsentrat. Kita tidak tahu kandungan emasnya berapa,” imbuhnya. (dim/dim)