BI Waspadai Kondisi Likuiditas Perbankan Semester I

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) mengaku tengah mewaspadai kondisi likuiditas perbankan yang terjadi paruh pertama tahun ini.

Sebab, strategi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang dilakukan sejak awal tahun atau front loading untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 oleh pemerintah diperkirakan bakal memperketat likuiditas perbankan

“Kalau seandainya pemerintah akan melakukan front loading, artinya mengeluarkan surat-surat berharga  negara lebih awal untuk pembiayaan anggaran, tentu akan juga menarik likuiditas,” tutur Gubernur BI Agus DW Martowardojo di kantor pusat BI, Jakarta, Jumat, (22/1).

Pemerintah, lanjut Agus juga berencana akan merubah penyaluran dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) ke pemerintah daerah (pemda) dalam bentuk SBN. Hal ini akan mengurangi likuiditas perbankan daerah.

“Selama ini, pemerintah daerah menempatkan dananya di Bank Pembangunan Daerah (BPD),” ujar mantan Menteri Keuangan ini.

Pilihan Redaksi Faisal Basri Ungkap Sejumlah Kejanggalan Proyek Kereta Cepat OJK Ragu Pertumbuhan Kredit Bank Bisa Tembus Target 14 Persen Ada Menteri Sangsi Kemudahan Berbisnis Bisa Tembus 40 Besar

Selain itu, kebutuhan likuditas juga akan tinggi menjelang dan pada saat  perayaan lebaran yang jatuh pada awal Juli 2016 serta masa pembayaran pajak.

“Mungkin kita mesti waspadai (likuditas perbankan) sampai semester satu (2015) dulu karena (di) semester satu itu sudah akan ada lebaran, sudah ada kewajiban membayar pajak tetapi mungkin disbursement  (penyerapan) dari anggaran pemerintah belum tinggi," cetus Agus.

Lebih lanjut, intevensi bank sentral ke depan untuk menjaga stabilitas keuangan juga bisa mempengaruhi ketersediaan rupiah di perbankan.

Namun demikian, Agus mengaku siap menjaga agar likuditas perbankan tetap memadai melalui operasi moneter di pasar keuangan. Misalnya, melalui operasi pasar terbuka dengan pembelian surat berharga dan lelang deposito berjangka (term deposit).

“Kita akan jaga supaya likuditas cukup sehingga untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan penyaluran kredit, untuk memelihara kesediaan dana untuk transaksi itu dapat memadai ,” ujarnya. (dim/dim)