Tanpa Kajian Matang, Proyek Kereta Cepat Berpotensi Mangkrak

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didesak untuk meminta PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan China Railway International Co Ltd agar dapat menyelesaikan kajian yang matang terkait pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kajian tersebut diperlukan agar dalam proses pembangunannya tidak mengalami kendala, yang membuat potensi proyek mangkrak di tengah jalan bisa dihindari.

“Sebaiknya ditunda dan dibuat kajian yang matang tentang proyek ini. Tunda lima hingga 10 tahun mendatang untuk melakukan evaluasi secara komprehensif. Buat perencanaan yang matang, misal, kereta cepat untuk Jakarta-Surabaya dengan Bandung sebagai salah satu koridornya," jelas Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Refrizal, Senin (25/1).

Menurut Refrizal, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini belum merupakan prioritas moda transportasi yang dibutuhkan masyarakat. Sementara Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memiliki sejumlah insfrastruktur yang pembangunannya lebih mendesak untuk didahulukan, seperti proyek perbaikan jalan di Papua, proyek jalan Trans Sulawesi, atau jalan Trans Kalimantan.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menyarankan pemerintah membuat studi makro yang komprehensif sehingga bisa mengeluarkan argumentasi yang tepat dan solid ketika nantinya kebijakan tersebut dipertanyakan. Seperti diketahui, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memiliki rencana untuk melayangkan gugatan menyusul terbitnya Peraturan ‎Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang dinilai mengandung banyak kejanggalan.

“Sekarang ini semua fokus pada analisis finansial dan fiskal. Sebenarnya urutan yang benar adalah investment appraisal, financing appraisal, dan procurement appraisal. Lah ini kan dimulai dari yang paling bontot,” kata Danang.

Menurut Danang, pemerintah belum menginventarisir dengan baik sejumlah risiko yang bakal dihadapi oleh kereta cepat Jakarta-Bandung nantinya seperti risiko permintaan, pendapatan, biaya, kebijakan, dan governance.

Pilihan Redaksi Faisal Basri Ungkap Sejumlah Kejanggalan Proyek Kereta Cepat Penolakan Proyek Kereta Cepat Kian Bergulir Giliran Komisi Transportasi DPR Tolak Proyek Kereta Cepat Walhi Siap Layangkan Gugatan Terkait Kereta Cepat

Untuk itu, Danang meminta pemerintah memposisikan proyek kereta cepat ini sebagai instrumen transformasi ekonomi di mana pengembangan industri dari pusatnya di Pulau Jawa akan banyak didorong ke luar Jawa.

“Kalau itu alasannya maka mungkin ada justifikasi proyek high speed train di Jawa. Setelah itu proyek serupa di Sumatera pada 2025 dan Sulawesi di 2035. Connectivity luar Jawa tidak akan bisa tanpa transformasi di Jawa karena biaya investasi di Sulawesi saat ini dua kali di Jawa untuk industri serupa, apalagi di Papua bisa enam hingga delapan kali. Selalu ada tekanan fiskal untuk quick yielding,” tutupnya.

Sebelumnya, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengkritisi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akhirnya tetap merestui pembangunan proyek kereta cepat dengan rute Jakarta-Bandung meski dikerjakan tanpa uang negara.

Faisal menuding proyek yang ditaksir menelan investasi US$5,5 miliar tersebut sarat kepentingan pribadi dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, yang diketahui menjadi penghubung Indonesia guna menjaring investasi dari China. Proyek ini dibiayai secara mandiri oleh konsorsium BUMN Indonesia dan China Railways dengan skema bussiness to bussiness dan ditargetkan selesai pada 2018. (gen)