Franky mengatakan, dengan mendapatkan penjelasan resmi dari kedua perusahaan tersebut maka pihaknya dapat melakukan fasilitasi terhadap kedua perusahaan termasuk melakukan upaya mitigasi terkait upaya peningkatan daya saing.
"Misalnya mendorong adanya kebijakan yang dibutuhkan seperti ketersediaan gas dan pemberlakuan SNI (Standar Nasional Indonesia) melalui koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan kementerian teknis lainnya," katanya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (4/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di mana desk khusus tersebut beranggotakan berbagai kementerian seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perdagangan.
"Seperti investor elektronik dari Tiongkok yang sedang konstruksi di Tangerang dan rencana menyerap 1.500 tenaga kerja, atau investor sektor tekstil di Jawa Tengah yang saat ini sedang kesulitan mencari tenaga kerja," imbuhnya.
Lebih lanjut, Franky menambahkan BKPM berkomitmen untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Selain mendorong datangnya investasi baru masuk, pihaknya juga mendorong perusahaan eksisting dapat berkembang dan memperluas usahanya di Indonesia.
Dari catatan BKPM, komitmen investasi di sektor elektronik yang ditandai dengan diterbitkannya izin prinsip, tercatat untuk periode bulan Januari 2016 ini mencapai Rp530 miliar atau tumbuh 85 persen dari periode yang sama bulan lalu sebesar Rp286 miliar.
Perusahaan elektronik asal Jepang, Toshiba dan Panasonic dikabarkan akan menutup pabrik dan diperkirakan akan berdampak pada PHK 2.500 karyawan.
Sementara dari informasi awal yang masuk pada BKPM, kedua perusahaan tidak tutup melainkan melakukan restrukturasi terkait akuisi prinsipal mereka di Jepang serta dileburnya divisi salah satu anak perusahaan yang ada. (gen)