Pengusaha Tambang Sebut Ekspor Mineral Mentah Usul Realistis

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Pengusaha Pertambangan Indonesia atau Indonesia Mining Association (IMA) mengapresiasi sikap pemerintah yang telah mengantongi beberapa poin penting terkait upaya amandemen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

"It's very, very good. Sayang pemikiran ini baru muncul sekarang. Kenapa tidak 5 tahun lalu," cetus Syahrir di Jakarta, Selasa (23/2).

Sebagaimana diketahui, seiring dengan rencana pembahasan amandemen UU Minerba yang menjadi inisiatif DPR, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikabarkan telah mengantongi sedikitnya lima poin yang akan dimasukkan dalam pembahasan revisi beleid tersebut.

Selain bakal membahas wacana dibukanya keran (relaksasi) ekspor biji mineral mentah (raw), Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan pembahasan UU Minerba juga akan menyasar mekanisme perpanjangan izin operasi pertambangan bagi seluruh perusahaan tambang, hingga pada penyelesaian hambatan-hambatan pada program hilirisasi, dan pengelolaan lingkugan.

Di samping itu, kata Sudirman pemerintah juga akan menyertakan pembahasan mengenai ketentuan mengenai hak pemberian izin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda).

Menanggapi poin-poin tadi, menurut Syahrir sudah seharusnya pemerintah dan DPR bergerak cepat guna menyikapi lesunya industri pertambangan dunia demi membantu kinerja keuangan perusahaan tambang di Indonesia.

Pilihan Redaksi Menteri ESDM Beberkan Poin-Poin Amandemen UU Minerba BKPM Berharap Relaksasi Ekspor Mineral Tak Masuk UU DPR Minta Revisi UU Minerba Tak Hanya Untungkan Investor

"Itu pemikirian realistik dan Menteri ESDM telah memikirkan aspek komersial. Ini karena kondisi ekonomi global sedang lesu dan kita harus pandai. Jangan kita malah sok hebat," cetusnya.

Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Energi dan Pertambangan Yusri Usman menilai pemerintahan Joko Widodo tak memiliki sikap yang jelas menyoal penerapan program hilirisasi dalam rangka meningkatkan nilai jual komoditas mineral Indonesia.

Hal ini ia ungkapkan seiring dengan wacana relaksasi ekspor untuk semua jenis biji mineral (ore) dan produk hasil olahan termasuk konsentrat yang dilontarkan Menteri Sudirman.

"Pemunculan wacana ini jelas akan merusak program hilirasi yang sangat menguntungkan bagi perekonomian negara. Kalau (kebijakan) memudahkan ekspor konsentrat yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dapat disimpulkan kalau pemerintah Jokowi tidak jelas dan tegas," ujar Yusri. (gen)