Tarif PPh Badan di Indonesia Bakal Turun Samai Thailand

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berencana menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan di Indonesia dari angka 25 persen yang berlaku saat ini. Direktur Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak John Hutagaol mengatakan penurunan tarif tersebut harus dilakukan mengikuti persaingan antar negara.

Menurut John, banyak negara yang ramai-ramai memangkas tarif PPh badan agar sebagai insentif fikal yang diberikan pemerintah kepada investor.

"Penurunan PPh Badan memang akan ada, kalau trennya kita lihat negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand itu PPh Badan terus menurun karena persaingan di antara kawasan, apalagi sekarang ada Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)," ujar John kepada CNNIndonesia.com, akhir pekan lalu.

John menjelaskan saat ini tarif PPh Badan di beberapa negara khususnya di Asia Tenggara lebih rendah jika dibandingkan dengan Indonesia. Adanya perbedaan tarif pajak akan membuat investor mudah untuk berpindah dari satu negara ke negara lain, karena pajak merupakan salah satu cost of doing investment.

Sebagai contoh, tarif PPh badan di Indonesia sebesar 25 persen, masih lebih tinggi dibanding Singapura 17 persen dan Thailand 23 persen. Adapun tarif pajak Malaysia sebesar 25 persen.

"Kita tidak mungkin bisa lawan Singapura karena berbeda. Kalau dibandingkan dengan Singapura kita tidak apple to apple. Kita lebih mengarah ke Malaysia dan Thailand," ujar John.

Menurut John, penurunan tarif PPh Badan akan dibahas lebih lanjut dalam lingkup yang lebih luas termasuk melibatkan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Menteri Keuangan. Payung hukum berupa Undang-Undang pun tengah disiapkan oleh pemerintah dan parlemen tahun ini.

"Penurunan PPh Badan itu diatur dalam UU PPh. Kita akan kaji, setiap penurunan 1 persen PPh badan atau Orang Pribadi (OP) itu dampaknya terhadap penerimaan bagaimana dan nilai kompetitifnya bagaimana dibandingkan dengan negara-negara tetangga," katanya.

Selama ini, pengenaan PPH badan atas korporasi merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Mengacu pada kedua beleid tersebut, pemerintah menetapkan tarif PPh badan sebesar 25 persen dari Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Namun, bagi Wajib Pajak (WP) badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka, yang paling sedikit 40 persen sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) bisa memperoleh tarif PPh sebesar 5 persen.

Pilihan Redaksi Ditjen Pajak Tak Lagi Terima Pelaporan SPT Manual 7 juta Wajib Pajak Ditargetkan Lapor SPT Online Tahun Ini Menkeu Instruksikan Peningkatan Jumlah WP Pribadi 100 Persen

Sementara bagi perusahaan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50 persen dari tarif normalnya (25 persen) yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar.

Tarif PPh badan di Indonesia sendiri telah diturunkan secara bertahap dari 30 persen untuk tahun pajak 2008 menjadi 28 persen untuk tahun pajak 2009.

Pada tahun 2010, tarif PPh badan diturunkan menjadi 25 persen. John mengatakan jika nantinya tren tarif PPh Badan akan diimbangi dengan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Selain PPh badan, pajak untuk konsumsi juga memiliki tarif yang berbeda-beda. Indonesia, Kamboja, dan Laos memungut PPN 10 persen.

Tarif PPN yang paling tinggi adalah Filipina sebesar 12 persen, sementara tarif PPN terendah adalah Singapura dan Thailand sebesar 7 persen. Malaysia, menerapkan pajak penjualan dan jasa dengan tarif 5 persen, 20 persen, atau 25 persen. (gen)