Ketua ISEI Muliaman Hadad mengatakan pelonggaran kebijakan moneter di negara maju wajar dilakukan untuk mengatasi lesunya ekonomi masing-masing negara. Setiap negara di dunia saat ini menurutnya saling berlomba untuk merangsang modal masuk ke negaranya. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah mewaspadai fenomena pembalikan arus dana secara tiba-tiba.
“Satu hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah terus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian nasional di tengah penurunan perekonomian global," kata Muliaman di Istana Negara, usai bertemu Jokowi, Senin (21/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ketiga hal itu diperberat dengan minimnya dukungan negara lain, khususnya Negara G20. Negara maju dalam kelompok G20 sudah punya problem masing-masing, sumber daya terbatas, sikap politik dalam negeri cenderung nasionalistis dan tidak mungkin memberikan bantuan,” kata Muliaman.
ISEI menurutnya memprediksi ketiga hal itu bisa menurunkan kinerja perdagangan Indonesia, menggerus penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurunkan daya beli masyarakat. Sehingga pada akhirnya memicu ketidakstabilan sektor keuangan serta mengancam kesinambungan pertumbuhan ekonomi, daya saing dan penciptaan lapangan kerja.
Dua strategi tersebut bisa diimplementasikan menggunakan pendekatan formula pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi. Di mana pertumbuhan PDB merupakan gabungan dari pertumbuhan kapital fisik, pertumbuhan penduduk, tingkat partisipasi tenaga kerja serta pertumbuhan produktivitas faktor total (TFT).
Strategi itu juga dimaksudkan untuk mengatasi persoalan inefisiensi penggunaan kapital karena dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami tingkat rasio akumulasi kapital dengan pertumbuhan PDB (ICOR) meningkat di atas rata-rata negara lain. Hal itu menunjukkan penggunaan kapital yang tidak efisien.
“ISEI menilai pertumbuhan investasi dan efisiensi penggunaan kapital menjadi kunci pertumbuhan jangka pendek dan menengah,” katanya. (gen)