Resident Representative IMF untuk Indonesia Ben Bingham mengatakan dengan revisi APBN lebih cepat, ada kepastian bagi pemerintah untuk menyesuaikan alokasi anggaran khususnya dalam membiayai pembangunan infrastruktur.
Pasalnya, anggaran pembangunan infrastruktur merupakan salah satu andalan Indonesia dalam menghadapi tantangan berat perlambatan ekonomi global tahun ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu pos yang perlu mengalami koreksi, menurut Ben adalah target penerimaan negara.
Menurutnya, tahun ini pemerintah harus mempertimbangkan kembali implementasi pengukuran penerimaan negara. Pemerintah diharapkan mampu memanfaatkan momentum perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) maupun pengampunan pajak (tax amnesty) untuk membuat ukuran baru dalam target penerimaan negara.
"Banyak hal yang masih bisa dilakukan untuk ekstensifikasi pajak. Pengenaan pajak untuk barang-barang seperti bahan bakar, kendaraan pribadi dan tembakau masih ada peluang untuk dioptimalkan," katanya.
Selain itu, IMF juga menyarankan adanya pemangkasan anggaran belanja tahun ini. Khususnya pemotongan anggaran belanja untuk sektor-sektor yang non prioritas. Dengan antisipasi yang lebih awal ini, pemerintah tidak perlu lagi pusing memutar otak untuk menambal target penerimaan pada saat akhir tahun.
Tahun ini IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 4,9 persen, lebih tinggi dari rata-rata total pertumbuhan ekonomi global yang mencapai 3,6 persen.
Meski proyeksi tersebut dinilai pesimistis oleh pemerintah Indonesia, menurutnya, angka proyeksi tersebut lebih bagus jika dibandingkan proyeksi pertumbuhan negara-negara berkembang (emerging market) lainnya yang diprediksi stagnan bahkan mundur.
"Brazil, Rusia dan Afrika Selatan tahun jauh lebih lambat tahun ini, namun kami yakin Indonesia akan lebih baik dibandingkan mereka," katanya. (gen)
