Mengintip Lima Sektor Paket Ekonomi Jilid XI Milik Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan merilis paket kebijakan ekonomi jilid XI yang menyangkut lima sektor, yakni pembiayaan, logistik dan industri farmasi.

Edy Putra Irawady, Deputi Koordinasi Bidang Perniagaan dan Industri, Kemenko Perekonomian menjelaskan isu pertama yang akan masuk dalam paket kebijakan XI adalah pembiayaan. 

Ada tiga instrumen pembiayaan yang menurutnya akan diatur pemerintah, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR), Tabungan Pos, dan Dana Investasi Real Estate (DIRE).

Isu kedua, lanjutnya, menyangkut kebijakan di sektor logistik, khususnya terkait single risk management. Hal ini terkait pula dengan efisiensi proses bongkar muat di pelabuhan (dwelling time).

"Terakhir (menyangkut) industri farmasi, terutama bisnis alat kesehatan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com di kantornya, Selasa (29/3).

Sebelumnya, pemerintah menjanjikan pemangkasan pajak penghasilan (PPh) terhadap selisih nilai harga pokok penjualan (HPP) dengan nilai penjualan aset dalam DIRE menjadi 1 persen dari sebelumnya 5 persen.

Pilihan Redaksi Pejabat RI Mengaku Berat Geser Singapura jadi Hub Logistik IMF Lebih Pesimistis Terhadap Ekonomi RI Dibanding Bank Dunia Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI Akan Singgung Dwelling Time Bursa Saham Asia Dibuka Variatif

Sementara itu, Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) tak puas dengan meminta pemerintah juga menurunkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari yang berlaku saat ini di angka 5 persen.

Dwelling Time

Terkait dwelling time, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana, kemarin menyatakan pemerintah akan menyederhanakan masalah prosedural di pemerintahan untuk mempercepat waktu bongkar muat.

"Masalahnya di pelabuhan itu ada banyak kriteria yang menyangkut barang masuk dan keluar. Oleh karena itu kami menyatukan standar supaya jangan kemudian ini bermasalah," imbuhnya. (gen)