Mohammad Irfan, Direktur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) BRI menuturkan perseroan punya pengalaman dalam menyalurkan kredit ke sektor pertanian sebelum akhirnya dimoratorium pada 2014. Produk pembiayaan kala itu menyerupai Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPN-RP) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), yang antara lain membiayai sektor perkebunan karet dan tanaman keras lainnya.
"Jadi sekarang itu semua kredit program mau diarahkan menjadi KUR. Karena KUR yang sekarang ini belum menampung tanaman keras, kita harus bahas lagi secara teknis," ujar Irfan usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian, kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sektornya pertanian kan sudah ada, cuma skema-nya untuk peremajaan tanaman, replanting itu yang harus dibuatkan petunjuk secara teknisnya," kata Irfan.
Berdasarkan pengalaman BRI itu, Irfan mengungkapkan sejumlah kendala dan risiko dalam menyalurkan kredit ke sektor perkebunan. Salah satunya menyangkut harga komoditas, seperti karet yang saat ini tengah anjlok.
"Jadi bukan menghindari, kita mesti lihat skema-nya itu untuk apa," jelasnya.
Dia menambahkan, BRI tidak masalah jika harus menyalurkan kredit ke sektor perkebunan khusus tanaman-tanaman yang sifat panennya musiman dan jangka pendek, seperti padi, bawang dan komoditas pangan lainnya.
"Ini yang jangka panjang, tanaman keras itu kan jangka waktunya panjang. Jadi bukan soal menguntungkan atau tidak, tapi jangka waktu kreditnya tidak tertampung di KUR," jelasnya.
Hadir pula dalam rapat tersebut Menteri BUMN Rini Soemarno. Namun, ia tidak mau bicara banyak soal penugasan bank-bank pelat merah. "Masih harus dibicarakan," katanya singkat.