Penaikan PTKP Harus Diiringi Pengendalian Inflasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat ekonomi menilai peningkatan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan salah satu cara mendorong daya beli masyarakat yang berdampak pada perekonomian nasional, tetapi implementasinya harus diiringi dengan upaya pengendalian tingkat inflasi.

“Kalau dari sisi batas penghasilan tidak kena pajaknya dinaikkan, tetapi pengendalian terhadap inflasi itu tidak dilakukan, maka (peningkatkan batas PTKP) tidak akan maksimal dampaknya,” tutur Direktur Eksekutif Centre of Reform on Economic (CORE) Hendri Saparini usai menghadiri acara diskusi bersama anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) di Jakarta, Kamis (7/4).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro telah mengumumkan bahwa PTKP akan naik sebesar 50 persen dari saat ini Rp36 juta setahun atau Rp3 juta per bulan menjadi Rp54 juta setahun atau Rp4,5 juta per bulan untuk tahun pajak 2016.

Batas baru PTKP itu dikhususkan untuk wajib pajak orang pribadi (WPOP) dengan status lajang. Sebagai dasar kenaikan PTKP itu adalah meningkatnya upah minimum pekerja di Indonesia.

"(PTKP baru) berlakunya dari Januari, tapi baru dimulai di Juni," ujar Bambang usai berkonsultasi dengan Badan Musyawarah DPR diJakarta, kemarin.

Menurut Hendri, golongan masyarakat yang akan menerima dampak terbesar adalah masyarakat menengah ke bawah. Golongan masyarakat tersebut banyak mengalokasikan pengeluarannya pada barang konsumsi. Apabila tidak dikendalikan hal itu yang bisa berdampak pada meningkatnya level inflasi.

“Indonesia kebetulan komponen inflasi terbesarnya adalah bahan pangan kemudian transportasi. Itulah keranjang terbesar dari konsumsi masyarakat kelas bawah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hendri optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa lebih baik dibandingkan tahun lalu atau di atas lima persen. Motor penggeraknya berasal dari sektor konsumsi swasta, belanja pemerintah, dan investasi.

Pilihan Redaksi Menkeu: Kenaikkan PTKP Berlaku Surut Sejak Januari 2016 Menkeu: PTKP Naik, Penerimaan Negara Bakal Turun Menko Darmin Mengaku Belum Bahas Penaikan PTKP

Dengan catatan, lanjutnya, pemerintah konsisten dalam melakukan percepatan belanja fiskal dan sektor moneter bisa menurunkan suku bunga pinjaman perbankan. Selain itu, pemerintah juga harus konsisten dalam mengimplementasikan paket-paket kebijakan ekonomi yang telah diumumkan.

“Jadi kalau pemerintah tidak akan melakukan koreksi terhadap 5,3 persen, seperti target di awal, menurut saya masih bisa (tercapai),” ujarnya.