Pemerintah Indonesia Seret Isu Panama Papers ke Forum Dunia

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro akan memimpin delegasi Indonesia ke Pertemuan Musim Semi Bank Dunia-Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington DC, Amerika Serikat pada 12-18 April 2016 mendatang.

Dalam pertemuan pejabat tiggi setingkat Menkeu dan Gubernur Bank Sentral itu, salah satu agenda yang akan dibawa Indonesia adalah terkait upaya menanggulangi kejahatan penggelapan pajak antar-negara.

"Kami ingin memerangi upaya penghindaran pajak di tax haven countries. Masalah (bocoran dokumen) Panama Papers akan memberi nuansa juga," ujar Menkeu di kantornya, Senin (11/4).

Bambang mengatakan, Pemerintah Indonesia secara tegas menolak praktik-praktik penghindaran pajak. Karenanya ia menegaskan tidak boleh lagi ada negara di dunia yang membantu praktik-praktik manipulasi pajak seperti yang selama ini terjadi.

Menurutnya, topik ini penting dibahas di tingkat global guna menunjukkan sikap tegas Indonesia soal kejahatan pajak. Indonesia, kata Bambang, mendorong adanya sanksi bagi negara-negara suaka pajak yang melindungi aset-aset penjahat pajak.

"Posisi Indonesia ingin ada sanksi bagi negara yang tidak patuh," tegas Bambang.

Selaku Ketua Komite Pembangunan Bank Dunia, mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tersebut menuturkan forum internasional itu juga akan membahas upaya menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur. Selain itu, isu yang pasti akan mngemuka adalah soal perkembangan sektor keuangan dan prospek ekonomi global di tengah ketidakpastian.

“Segala macam upaya untuk menjaga stabilitas sektor keuangan juga akan dibahas," katanya.

Pilihan Redaksi Lily Allen Minta David Cameron Mundur dari Jabatannya Kisruh Panama Papers, Inggris Terbitkan UU Penghindaran Pajak Pejabat Imigrasi Inggris Retas Ponsel Pengungsi

Belajar dari Amerika

Dalam lawatan kerja tersebut, Bambang mengatakan delegasi Indonesia akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat Jack Lew dan otoritas pajak setempat (IRS). Agenda yang diusung dalam pertemuan tersebut adalah kerja sama di bidang pajak antara IRS dengan Direktorat Jenderal Pajak.

"Kami ingin DJP diperkuat seperti IRS. Kami ingin belajar bagaimana aturan-aturan di mereka. Kemudian bagaimana upaya mereka untuk mengejar pajak-pajak orang Amerika di luar negeri," tuturnya. (gen)