Mulai 2017, Anggaran Lahan Kementerian Dikuasai BLU Tanah

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan mengatakan anggaran pengadaan dan pembebasan tanah yang selama ini tersebar di masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) akan dialihkan dan dikelola oleh satu lembaga mulai 2017.

Dengan demikian, jelas Fery, nantinya tidak ada lagi anggaran untuk pengadaan lahan di pos belanja seluruh kementerian karena semuanya dialihkan ke Badan Layanan Usaha Lembaga Manajeman Aset Negara (BLU LMAN) yang berada di bawah binaan Kementerian Keuangan.

"Kebijakan itu mulai dijalankan pada 2017. Saat ini, sampai Desember 2016, dana pembebasan tanah, terutama untuk jalan tol, ditalangi oleh badan usaha jalan tol (BUJT)," ujar Ferry usai melakukan rapat koordinasi di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (13/4).

Lihat juga: Bappenas Dorong Pembentukan BLU Land Bank Tahun Ini

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Bina Marga Kementerian Perusahaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Hediyanto Husaini menerangkan, keberadaan BLU LMAN akan lebih memudahkan penyaluran dana pembebasan tanah.

Hediyanto menekankan, BLU LMAN hanya mengurus dana, sementera pembebasan tetap dilakukan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) dan kementerian yang terkait.

Adapun saat ini sampai Desember 2016, kata Hediyanto, pembebasan lahan masih dibiayai oleh dana talangan dari BUJT seperti Jasa Marga, Waskita Karya dan Hutama Karya.

"Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-nya sedang diproses. Namun menunggu itu selesai, kontrak BUJT dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sudah bisa diagendakan," tutur Hediyanto.

Lihat juga: Jasa Marga Siap Berutang Rp3 Triliun untuk Bebaskan Lahan

Dia berharap pertengahan 2016 dana talangan dari BUJT sudah bisa digunakan. Sebab, jika ditunda, investasi BUJT juga akan terganggu.

BLU LMAN sendiri, kata dia, ditargetkan bisa menyalurkan dana hingga Rp16 triliun untuk jalan tol. (ags)