Menkeu Dorong Asia Pasifik Ratifikasi Pertukaran Data Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mendorong negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk meratifikasi dua inisiatif global untuk memerangi praktik penghindaran pajak dan pencucian uang.

Inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dan Automatic Exchange of Information (AEoI) menurut Bambang baru bisa berjalan efektif jika diikuti oleh seluruh negara mulai 2018 mendatang.

“Tidak akan ada negara atau individu yang dapat bersembunyi ketika ini diimplementasikan secara penuh mulai 2018,” kata Bambang dalam pembukaan sidang ECOSOC di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Rabu (20/4).

Bambang menilai, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah khususnya dari negara-negara berkembang untuk memerangi praktik penghindaran pajak dan pencucian uang. Tujuannya tidak lain agar semakin banyak setoran pajak masuk ke kas negara untuk mendanai pembangunan infrastruktur.

Bagi guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut, pembiayaan infrastruktur menjadi poin penting karena investasi infrastruktur memainkan peran yang signifikan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antarnegara. Selain itu, infrastruktur juga dapat meningkatkan konektivitas, baik dalam bentuk fisik maupun melalui virtual.

“Yang paling penting tidak hanya terkait konektivitas fisik, tetapi juga konektivitas virtual,” jelasnya.

Pilihan Redaksi Terkait Panama Papers, Menteri Perindustrian Spanyol Mundur Ambisi Repatriasi Tinggi, Daya Tampung Aset Minim IMF, Bank Dunia, PBB, OECD Bersatu Perangi Pengemplang Pajak

Sebelumnya, Bambang menegaskan akan memimpin delegasi Indonesia menyebarkan misi penanggulangan kejahatan penggelapan pajak antar-negara dalam Pertemuan Musim Semi Bank Dunia-Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington DC, Amerika Serikat pada 12-18 April 2016.

Bambang mengatakan, Pemerintah Indonesia secara tegas menolak praktik-praktik penghindaran pajak. Karenanya ia menegaskan tidak boleh lagi ada negara di dunia yang membantu praktik-praktik manipulasi pajak seperti yang selama ini terjadi.

Menurutnya, topik ini penting dibahas di tingkat global guna menunjukkan sikap tegas Indonesia soal kejahatan pajak. Indonesia, kata Bambang, mendorong adanya sanksi bagi negara-negara suaka pajak yang melindungi aset-aset penjahat pajak.

"Posisi Indonesia ingin ada sanksi bagi negara yang tidak patuh," tegas Bambang. (gen)