Uni Eropa Jamin Produk Mebel Indonesia Tak Lagi Diinspeksi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menyatakan Uni Eropa telah memberikan jaminan tidak akan melakukan inspeksi kontainer atas produk mebel asal Indonesia dengan satu syarat. Eksportir mebel harus mengantongi sertifikat sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) yang awal bulan ini kembali diberlakukan oleh Kementerian Perdagangan.

Thomas bahkan menyebut ekspor produk kayu asal Indonesia bisa langsung masuk jalur hijau ketika tiba di pelabuhan-pelabuhan tujuan di negara-negara Uni Eropa.

“Uni Eropa menyambut antusias dengan SVLK ini. Ekspor produk kayu kita bisa langsung masuk jalur hijau, tidak lagi melalui proses inspeksi kontainer, dan lain sebagainya,” kata Thomas di Istana Kepresidenan, Selasa (26/4).

Thomas telah merilis Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 Tahun 2016 pada bulan ini tentang Perubahan Permendag Nomor 89 Tahun 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

Perbedaan dari dua aturan tersebut, Permendag Nomor 89 menitahkan penerapan dokumen SVLK hanya berlaku di hulu, namun dengan perubahan Permendag Nomor 25, Thomas mewajibkan SVLK untuk industri kehutanan dari hulu hingga hilir.

Sementara Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Mebel, Kerajinan, dan Rotan Indonesia (AMKRI) Jepara justru meminta pemerintah menunda pemberlakuan wajib SVLK dari hulu hingga hilir industri kayu sampai akhir 2016 atau awal 2017.

Pilihan Redaksi Pengusaha Panel Kayu Protes Kebijakan Mendag Thomas APKI: Sertifikat SVLK Kayu Indonesia Tak Dianggap di Eropa Pemerintah Ajak Jerman Kembangkan Industri Bahan Baku Obat

Ketua DPD AMKRI Jepara Rensi Eka Prattistia menjelaskan, Permendag lama tidak mewajibkan industri hilir untuk mengantongi SVLK. Karena tidak diberlakukan, banyak perusahaan yang awalnya sudah ber-SVLK untuk ekspor, akhirnya tidak memperbarui dokumennya lagi.

“Akibatnya SVLK yang dimiliki dibekukan. Efeknya, jika Mei ini sudah harus wajib ber-SVLK, maka banyak kegiatan ekspor perusahaan terancam mandek,” kata Rensi.

Ia menambahkan, di Jepara ada 170 anggota AMKRI dan yang sudah ber-SVLK baru 30 persennya. Berdasarkan data terbaru, ada 5.471 unit usaha industri kayu, 1.037 industri khusus kerajinan kayu, dan 792 industri berbahan rotan. Dari total jumlah tiga jenis industri kehutanan itu, baru 274 unit usaha ber-SVLK.

”Dari sekitar 7 ribu unit usaha perkayuan kerajinan dan rotan, baru ada 274 unit usaha yang sudah ber-SVLK. Apakah yang 724 ini akan bisa menaungi yang ribuan itu? Ini akan membuat gejolak kegiatan ekspor. Sampai dengan 15 Mei nanti, saat pemberlakuan efektif berjalan dan belum ada solusi, ekspor akan mandek,” jelasnya. (gen)