Minta Kejelasan Moratorium, Gapki Surati Jokowi

Yogyakarta, CNN Indonesia -- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melayangkan surat kepada pemerintah meminta penjelasan terkait rencana moratorium perkebunan kelapa sawit. Menurut Gapki, jajarannya butuh penjelasan lebih lanjut mengenai rencana pemerintahan Joko Widodo membatasi perkebunan kelapa sawit.

"Moratorium yang sekarang ini sampai berapa lama? Seperti apa? Belum ada kejelasan," ujar Togar Sitanggang, Sekretaris Jenderal Gapki ditemui di Yogyakarta, Selasa (26/4).

Lihat juga: Moratorium Izin Tambang Tak Ganggu Kinerja Adaro

Togar menerangkan, rumor beredar di kalangan pengusaha mengenai rencana moratorium itu terkait penanaman. Rumor yang tersiar sejak setahun lalu membuat informasi kebijakan menjadi simpang siur.

Menurut Togar, Gapki merasa perlu ikut berdiksusi dengan pemerintah terkait hal ini. Keikutsertaannya dalam bukan untuk menolak moratorium. "Toh, Gapki tidak pernah menolak. Ada pajak ekspor, kami ikuti. Ada pungutan BPDP, kami ikuti juga," imbuh dia.

Seperti diketahui, pemerintah bakal menghentikan sementara moratorium penerbitan izin pengelolaan lahan kelapa sawit dan wilayah kerja pertambangan di Indonesia.

Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menuturkan, selain untuk memperbaiki iklim bisnis yang ada, kebijakan moratorium izin pengelolaan lahan kelapa sawit dan tambang juga dimaksudkan untuk menjaga ekosistem yang ada.

"Lahan kelapa sawit ini dinilai cukup dan dapat ditingkatkan kapasitas produksinya, dengan memaksimalkan potensi yang ada. Kalau tambang itu kan persoalannya bagaimana dengan yang (sudah) membangun smelter," terang dia.

Lihat juga: Jokowi Bakal Bekukan Penerbitan Izin Lahan Sawit dan Tambang

Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan jajarannya untuk menerbitkan regulasi terkait. Hal ini dimaksdukan agar program moratorium dapat menjaga kelestarian alam.

"Jangan sampai terjadi lagi konsesi pertambangan menabrak hutan konservasi. Sudah tidak ada seperti itu, tidak ada. Tata ruangnya untuk tambang sudah, kalau tidak ya tidak usah," tegas Jokowi. (bir/gen)