Andalkan Data BPS, Jokowi Tak Lagi Gunakan Data Kementerian

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah hanya akan menggunakan data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan bukan kementerian. Hal itu akan digunakan sebagai dasar untuk pembuatan kebijakan pemerintah mulai saat ini.

Jokowi juga meminta kepada BPS untuk membuat data dengan benar, detail dan akurat. Dia tidak ingin lagi terdapat kasus di mana pemerintah memiliki banyak data sehingga proses pengambilan kebijakan menjadi terganggu.

"Di Indonesia ini memang kita terlalu banyak versi. Misal produksi beras, jagung, versinya banyak," kata Jokowi, Selasa (26/4).

Jokowi mencontohkan misalnya untuk data produksi beras yang dimiliki Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan BPS bisa berbeda-beda. Hal itu kemudian menyebabkan pemerintah sulit untuk menentukan keputusan terkait impor beras.

Dengan demikian, ujarnya, BPS dinilai memiliki peran krusial dan strategis untuk mendorong terciptanya kebijakan yang efektif dan efisien bagi masyarakat.

Pilihan Redaksi Februari, 888 Ribu Turis Asing Ramaikan Indonesia September 2015, Gini Ratio Penduduk Indonesia Naik Tipis Bulog Berambisi Simpan Cadangan Beras Minimal 1,6 Juta Ton

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga meminta kepada para pengusaha untuk memberikan data yang benar.

"Ini tidak ada urusannya dengan pajak, tidak usah takut untuk melapor," kata Jokowi.

Dengan adanya data mengenai usaha yang ada di Indonesia, ujarnya, pemerintah akan mampu melihat kemampuan dan produktivitas rakyat sehingga mampu memformulasikan kebijakan dengan tepat.

Sementara itu, Kepala BPS Suryamin mengatakan sebuah kebanggaan bagi BPS ditunjuk sebagai pusat data yang diacu pemerintah untuk menghasilkan kebijakan.

"Karena BPS satu lembaga pemerintah yang ditunjuk menyelenggarakan perstatistikan nasional, dalam mengumpulkan data kami selalu memperhatikan metodologi dan samplenya," kata Suryamin. (gen)