OJK: Sektor Keuangan Tumbuh Pesat, Kemiskinan Jalan di Tempat

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad menilai pertumbuhan pesat industri jasa keuangan dalam empat dekade terakhir kurang berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

Dalam rangka literasi keuangan, Muliaman mengatakan pemerintah dalam 40 tahun terakhir telah berusaha membuka akses bagi lembaga jasa keuangan untuk merambah ke berbagai daerah.  Namun, upaya tersebut tidak dimanfaatkan oleh industri keuangan khususnya perbankan untuk memaksimalkan perannya dalam memberdayakan masyarakat ekonomi kecil.

"Apa yang kita lakukan selama 40 tahun ini masih belum maksimal, gini rasio (ketimpangan pendapatan) kita masih tinggi, angka kemiskinan juga masih tinggi, kredit-kredit mikro dan kecil ini kemana larinya?" ujar Muliaman di hadapan para bankir di Jakarta, Selasa (17/5).

Pilihan Redaksi Akses Keuangan Hanya Sentuh Separuh Penduduk Bank Dunia: 2 Miliar Orang Tidak Memiliki Rekening Bank BPK: Pemerintah Gagal Turunkan Kemiskinan 2014

Ia menggambarkan kecilnya rasio peran sektor jasa keuangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebagai contoh, rasio pinjaman perbankan terhadap PDB (Loan to GDP) Indonesia masih sangat rendah yakni hanya 34 persen, terpaut jauh dengan Thailand 94 persen, Filipina 97 persen dan Singapura yang mencapai 277 persen.  

Menurut Muliaman, tren penurunan suku bunga seharusnya merupakan  momentum yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga jasa keuangan bank maupun non bank untuk bersinergi dalam meningkatkan perannya dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

"Bankir harus hati-hati kalau kreditnya akan kembali. Tapi kalau sifatnya kolaboratif antara bank dan non bank saya oprimistis percepatan pembiayaan akan lebih bagus. Dan sekaligus turunnya Keecenderungan suku bunga bisa diimbangi ekspansi kredit yan besar," kata Muliaman.

Untuk itu, lanjutnya, OJK akan mendorong lembaga keuangan non bank seperti dana pensiun, asuransi dan lembaga pembiayaan untuk meningkatkan investasinya dalam pembiayaan mikro. Data terakhir OJK mencatat ada dana Rp1700 triliun di Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang bisa digunakan untuk meningkatkan perannya dalam pembiayaan pembangunan.

Agar lebih efisien, Muliaman menyarankan agar IKNB membentuk konsorsium dalam melakukan pembiayaan, khususnya untuk yang porsi kecil. Dengan demikian, risiko yang timbul dari sektor tersebut bisa dimitigasi bersama. (ags)