Asbanda Rangkul IIF Genjot Pembiayaan Infrastruktur

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mulai melirik program pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur ke daerah-daerah. Hal tersebut tercermin dari realisasi kerjasama antara Asbanda dengan lembaga pembiayaan khusus infrastruktur, PT Indonesia Infrastructure Finance alias IIF.

Menurut Kresno Sediarsi, Ketua Umum Asbanda, melalui kerja sama ini, BPD menjadi lebih percaya diri untuk berpartisipasi dalam pembiayaan infrastruktur. Selama ini, nyali BPD kurang besar, mengingat pembiayaan infrastruktur membutuhkan dana dalam jumlah besar dan jangka waktu yang panjang.

Lihat juga: Bank Daerah Berlomba Salurkan Kredit Proyek Infrastruktur

Sementara, umumnya dana yang tersimpan di bank-bank milik pemerintah daerah (pemda) tersebut didominasi oleh dana-dana pemda yang notabene memiliki tenor lebih pendek.

"Karena ini bukan sesuatu yang gampang, apalagi dalam bentuk multi years di mana pendapatan biasanya baru muncul di tahun ketiga atau lima. Sehingga, dari sisi manajemen, sangat rumit bagi kami. Belum tentu bank besar bisa melakukan seperti ini," tutur Kresno, Selasa (24/5).

Untuk menyiasati ketidaksepadanan (missmatch) antara sumber dana dengan kredit yang disalurkan tersebut, BPD akan fokus menggunakan dana yang berasal dari pendanaan inti (core funding). Core funding merupakan dana-dana mengendap dan tidak produktif di kas BPD.

Pilihan Redaksi OJK dan JFSA Tingkatkan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bank Daerah Lepas Ketergantungan Dana Pemda

Saat ini, dari total 26 BPD yang ada di Indonesia dengan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp426 triliun, hanya 25-30 persen di antaranya saja yang memiliki core funding.

Selama ini, banyak kredit BPD mengalir ke sektor konsumtif ketimbang sektor produktif. Data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut, kredit BPD di sektor produktif hanya berkisar 30 persen dari total portofolio kredit. Sisanya sebanyak 70 persen mengalir ke sektor kredit konsumtif.

Selama ini, kredit infrastruktur BPD rata-rata hanya berkisar 8-10 persen dari total kredit. Melalui kerja sama Asbanda dengan IIF, berarti peluang BPD untuk mempertebal porsi kredit produktif melalui kredit infrastruktur sangat terbuka.

"Dengan kerja sama ini, kami berharap, rasio portfolio kredit produktif bisa 60 persen dan 40 persen untuk sektor konsumtif. Kalau bisa idealnya 70:30. Tetapi, untuk mencapai itu memang membutuhkan waktu panjang," kata Kresno yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT BPD DKI.

Arisudono Soerono, Direktur Utama IIF mengatakan, saat ini, manajemen menargetkan membiayai delapan sektor infrastruktur. Yakni, transportasi, jalan, pengairan, air minum, air limbah, telekomunikasi dan informartika, ketenagalistrikan dan migas.

Adapun, pembiayaan yang ditawarkan IIF meliputi pinjaman senior, pembiyaan ulang, pinjaman subordinasi, investasi, investasi ekuitas, penjaminan, pinjaman siaga, sindirkasi, serta berperan sebagai penasihat keuangan.

Hingga akhir tahun ini, IIF menargetkan menyalurkan pembiayaan sebesar Rp4 triliun. Namun, ia mengaku tidak memberikan plafon tertentu untuk partisipasi pembiayaan BPD. (bir/gen)