Menteri Susi Minta Bank Turunkan Bunga Kredit Bagi Nelayan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengimbau, bank umum agar dapat menurunkan tingkat suku bunga kredit kepada nelayan. Hal ini dimaksudkan untuk melonggarkan aktivitas usaha nelayan tradisional, terutama dalam mengganti alat tangkap jenis cantrang.

"Saya berharap, perbankan bisa menurunkan suku bunga kredit dan memberikan kelonggaran pada nelayan-nelayan eks-cantrang di Pantura. Sehingga, mereka dapat mengganti alat tangkapnya dengan alat yang ramah lingkungan," ujarnya, saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) KKP 2016, Senin (30/5).

Keringanan bunga kredit, lanjut Susi, sekaligus akan mendukung penyaluran dan pemasaran hasil tangkapan nelayan. Saat ini, KKP sendiri telah memberikan tugas kepada PT Perikanan Indonesia (Perindo), dan PT Perikanan Nusantara (Perinus).

Pilihan Redaksi OJK Klaim, Program Jaring Permudah Akses Kredit Bagi Nelayan BRI Kucurkan Kredit Program JARING Rp1,7 Triliun Sektor Maritim Serap Rp14,1 Triliun Dari Pasar Modal

Dalam Rakernis tahunan itu, ia menuturkan, KKP juga menandatangani kerja sama dengan Perinus, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

"Berbagai upaya ini dilakukan untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor beragam komoditas sektor kelautan dan perikanan nasional di masa yang akan datang," terang Susi.

Abdul Halim, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan mengatakan, prioritas pembiayaan permodalan bagi nelayan seharusnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bukannya dibebankan kepada perbankan. Pasalnya, ia menilai, permodalan dari perbankan, sering menjadi penyebab hilangnya kepemilikan masyarakat lokal atas sumber daya alamnya. Misalnya, kehilangan wilayah tangkap.

"Yang dibutuhkan rakyat pesisir adalah kehadiran negara melalui fasilitas APBN, sehingga usaha-usaha produktif rakyat bisa menjadi katalisator kesejahteraan," imbuh dia.

Sebagai informasi, KKP bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan menyalurkan kredit sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp9,2 triliun di sepanjang tahun ini.

"Penyaluran kredit Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) ditargetkan senilai Rp9,2 triliun di tahun ini atau tumbuh sebesar 24,2 persen dibandingkan realisasi kredit pada 2015, yaitu sebesar Rp6,69 triliun," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad.

Menurut Muliaman, Program Jaring dibuat untuk mendorong akselerasi atau percepatan peningkatan pembiayaan ke sektor kelautan dan perikanan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan. (bir/gen)