Kemendagri Hapus Ribuan Perda Penghambat Investasi Akhir Juni

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri akan segera menghapus sekitar 3 ribu peraturan daerah bermasalah lantaran dianggap menghambat iklim investasi para pengusaha. Perda bermasalah ini umumnya memuat peraturan tentang pajak dan retribusi daerah.

Kepala Biro Hukum Kemendagri Sigit Pudjianto mengatakan, perda bermasalah juga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi seperti peraturan pemerintah maupun peraturan presiden.

Dia menyebutkan, salah satunya adalah perda mengenai izin gangguan atau yang biasa disebut HO. Aturan bagi perusahaan memiliki HO, kata dia, lebih relevan diterapkan perusahaan yang mendirikan pabrik di kawasan padat penduduk ketimbang kawasan industri.

Namun dalam perda tersebut menjelaskan, perusahaan di kawasan padat penduduk maupun kawasan industri mesti memiliki HO. Aturan ini yang kemudian dinilai menyulitkan dan membutuhkan proses panjang.

"Perda yang menghambat birokrasi dan investasi ini akan dihapus. Rencananya akhir Juni ini," ujar Sigit, Minggu (5/6).

Tak hanya perda yang menghambat investasi, dari ribuan perda bermasalah itu juga akan dihapus perda yang mengandung unsur diskriminasi.

Pilihan Redaksi Jokowi Tak Ingin DPR Hasilkan Terlalu Banyak Undang-undang Walhi Sebut Reklamasi Makassar Tak Sesuai Prosedur Tak Hanya Perda, Pemerintah Diminta Tertibkan UU Bermasalah

Setelah dihapus, lanjutnya, Kemendagri akan kembali mengevaluasi perda lain yang dianggap tak efektif dan bertentangan dengan UU.

"Kami tetap harus mengecek, jangan sampai penghapusan ini justru salah atau merugikan," katanya.

Pengamat kebijakan publik Gautama Adi Kusuma berpendapat, Kemendagri sebaiknya memang berhati-hati dalam menerapkan penghapusan perda bermasalah tersebut.

Menurut Gautama ada sejumlah hal yang harus dipertimbangkan setelah penghapusan perda seperti inovasi aturan, inisiatif dari tiap daerah, hingga hubungan antara kepentingan daerah dengan kepentingan publik lainnya. Sebab adanya perda bermasalah ini menunjukkan nihilnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemda.

"Penghapusan ini bukan hanya untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia tapi juga untuk mengecek pengawasan pada pemerintah daerah setempat," katanya. (gen)