RUPTL Disahkan, Porsi Pembangkit EBT Dipangkas jadi 19,6%

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menurunkan target porsi bauran pembangkit listrik dari sumber energi baru terbarukan (EBT) dari rencana awal 25 persen menjadi 19,6 persen.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 5899 K/20/MEM/2016 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2016-2025, yang diteken Menteri ESDM Sudirman Said pada 10 Juni 2016.

"Setelah mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi-potensi EBT, bauran energi dari EBT akan meningkat dari 11 persen pasa 2016 menjadi 19,6 persen pada tahun 2025," jelas Sudirman Said seperti dikutip dari beleid tersebut, Kamis (16/6).

Pilihan Redaksi Jokowi Sebut Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Belum Mendesak ESDM: Proyek Kabel Listrik Bawah Laut Dibuat Dua Arah Rencana Pengadaan Listrik Berlanjut Meski Kapasitas PLN Minim

Dengan keluarnya keputusan tersebut, maka pada 2025, komposisi EBT akan terdiri dari energi panas bumi sebesar 40,82 persen, tenaga air 53,06 persen, dan sisanya akan dipenuhi EBT lainnya.

Sebelumnya, pemerintah dalam draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2015 hingga 2034 menetapkan porsi EBT dalam bauran energi pembangkit sebesar 25 persen pada 2025. Catatanya, itu hanya bisa dicapai jika ada tambahan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berkapasitas 3,6 Gigawatt (GW) pada tahun 2025 dengan kombinasi pembangkit lain sebesar 14,4 GW untuk menghasilkan energi sebesar 27 Tera Watt-hour (TWh).

Untuk itu, pemerintah berencana memanfaatkan pembangkit tenaga gas sebesar 5,1 GW sebagai antisipasi jika bauran energi dari EBT 25 persen pada tahun 2025 tidak tercapai. Implikasinya, porsi pembangkit listrik tenaga gas akan meningkat dari rencana awal 24,3 persen ke angka 29,4 persen.

Demi mencapai target bauran energi tersebut, PLN perlu dukungan pemerintah untuk menyelesaikan hambatan pengembangan EBT seperti perizinan, pembebasan lahan, hingga resiko eksplorasi panas bumi. Selain itu, PLN juga masih membutuhkan insentif dan kejelasan skema subsidi seiring meningkatnya Biaya Pokok Produksi (BPP).

Porsi pembangkit EBT 19,6 persen itu setara dengan pembangkit berkapasitas 7.422 MW di tahun 2025. Potensi EBT terbesar terdapat di pembangkit hidro dengan potensi 75 ribu MW, yang disusul oleh panas bumi 29.164 MW. (ags/gen)