“Sebentar lagi selesai di-review oleh Biro Hukum Kementerian ESDM dan akan saya tanda tangani. Mungkin Minggu ini bisa kita terbitkan,” kata Sudirman dikutip dari laman Kementerian, Selasa (21/6).
Sudirman mengatakan, tujuan pemerintah menekan harga gas bumi menjadi maksimal US$6 per MMBTU adalah untuk menghidupkan kembali sektor industri. Oleh karena itu pemerintah akan mengurangi haknya di hulu migas sehingga target harga tersebut bisa tercapai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sudirman mengakui, harga gas Indonesia masih belum kompetitif bila dibandingkan dengan harga dunia. Namun demikian, kondisi saat ini masih jauh lebih baik dibanding masa lalu.
“Penetapan harga gas bumi tertentu, diperuntukkan bagi pengguna gas bumi yang bergerak di bidang industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet,” bunyi Perpres tersebut.
Tidak hanya bakal menerbitkan Peraturan mengenai Harga Gas, Sudirman juga akan membentuk satu direktorat baru dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM yang khusus mengurusi perencanaan dan pembangunan infrastruktur migas.
“Unit ini bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian di bidang perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur migas,” kata Sudirman.
Tujuan pembentukan Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas menurut Sudirman perlu dilakukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang diperlukan Indonesia untuk menjaga stok energi nasional. (gen)