IFC Ditunjuk jadi Konsultan Proyek Kilang Bontang

Jakarta, CNN Indonesia -- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) akan melibatkan konsultan keuangan, International Finance Corporation (IFC) pada proyek pembangunan kilang minyak di Kota Bontang, Kalimantan Timur.

“Sudah ditetapkan untuk transaction advisor (penasihat) akan ditunjuk IFC,” ungkap Wahyu Utomo, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kemarin.

Menurut Wahyu, IFC meminta tidak hanya dilibatkan dalam proyek kilang minyak Bontang yang notabene proyek kurang ramah lingkungan, namun juga ikut serta dalam proyek ramah lingkungan. Seperti misalnya proyek fasilitas daur ulang untuk energi yang akan dibangun pemerintah di Makassar, Tangerang, dan Jakarta.

Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menginginkan agar IFC dapat bekerjasama dengan konsultan lokal dan perusahaan lokal, yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) agar terjadi transfer pengetahuan kepada perusahaan lokal.

Selain itu, Kementerian Keuangan, menurut Wahyu juga menuntut agar proses penunjukkan keikutsertaan konsultan dalam proyek kilang minyak Bontang dapat dipercepat karena persiapan proyek ini dinilai cukup lama.

Pilihan Redaksi 2025, Pertamina Bangun Dua Kilang Lagi di Aceh dan NTB Pertamina Bangun Apartemen Khusus Karyawan di Balikpapan Kilang Tuban Terganjal Lahan, KPPIP Putar Otak Cari Solusi

“Bappenas ingin IFC kerja sama dengan PT SMI. Dari sini, setelah resmi gandeng IFC, Kementerian Keuangan minta prosesnya bisa dipercepat,” jelas Wahyu.

Terkait penambahan konsultan keuangan ini, KPPIP berencana mengajukan perubahaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas agar penambahan sistem panel konsultan ini dapat dimasukkan ke dalam Perpres.

Tak hanya itu, KPPIP, berdasarkan usulan Bappenas juga akan mengadopsi Perpres Nomor 3 Tahun 2016 yang nantinya akan mengubah beberapa pasal mengenai percepatan pengadaan dan pembangunan infrastruktur.

“Revisi Perpes Nomor 75 akan segera diajukan. Kemudian kita juga adopsi Perpres Nomor 3 sebagai penyempurna,” tutup Wahyu. (gen)