Kementerian BUMN Minta Indosat Giat Investasi Agar Kompetitif

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta manajemen PT Indosat Ooredoo untuk gencar menanamkan investasi yang diperlukan agar bisa bersaing dengan perusahaan pelat merah seperti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) maupun anak usahanya PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel). Kampanye pemasaran negatif yang dilakukan Indosat Ooredoo dengan menyerang tarif Telkomsel dan menuding praktik monopoli di Luar Jawa, dinilai hanya akan merugikan perusahaan itu sendiri.

Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menegaskan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sudah memberikan dukungan yang sama kepada semua operator telekomunikasi untuk mengembangkan usahanya.

“Dukungan yang diberikan kepada Telkomsel dan Telkom sebagai perusahaan BUMN sejauh ini juga masih dalam batas yang wajar. Buktinya, tidak ada tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi dua perusahaan tersebut. Kalau monopoli segala macam, apa yang mau dimonopoli? Semua sudah sama,” kata Fajar, Kamis (23/6).

Fajar justru menyayangkan langkah yang diambil manajemen Indosat Ooredoo justru dengan membuat iklan tarif yang menyudutkan Telkomsel. Ia menyarankan, apabila ingin bersaing dengan Grup Telkom maka satu-satunya hal yang bisa dilakukan operator swasta adalah menyuntikkan dana untuk membangun jaringan.

“Harusnya Indosat melakukan sesuatu agar bisa berkembang,” ujar Harry.

Pilihan Redaksi BRTI Minta Klarifikasi Indosat soal Iklan Sindir Telkomsel Sudah Bukan Zamannya Lagi Operator Lakukan Kampanye Negatif Indosat: Kami Bukan Melawan Dominasi Telkomsel BRTI: Telkomsel Tidak Lakukan Monopoli

Hal senada diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel) Triana Mulyatsa, yang mengatakan keunggulan Telkomsel atau Telkom dari pesaingnya sekarang karena konsisten dalam berinvestasi untuk memperluas jaringan.

“Kunci kemenangan di telekomunikasi itu coverage, capacity, dan quality service. Kenapa coverage yang pertama, karena harus ada wilayah layanan baru bisa masuk pasar. Bicara coverage ya bangun dong backbone, backhaul, hingga akses. Masa mau bangun akses saja, lalu memaksa dikasih sewa dari pesaing. Aneh sekali,” ulasnya.

Diungkapkannya untuk kawasan Indonesia Timur, pemerintah telah memberikan kesempatan bagi pesaing Telkom untuk membangun backbone secara murah melalui konsorsium Palapa Ring beberapa tahun lalu. Tetapi, konsorsium itu bubar karena beranggapan investasi di daerah Timur tak layak secara ekonomi.

“Anggota konsorsium itu ada Telkom, Indosat, XL, dan lainnya. Mereka yang mundur, Telkom akhirnya bangun sendiri dan terus berlanjut untuk menjadikan Indonesia global hub. Sekarang teriak-teriak ada ketidakadilan, ini namanya lupa sejarah. Jika kalah bersaing dan tidak mampu menghadapi kompetisi sebaiknya mundur saja jangan menjadi provokator,” tegasnya.

Seperti diketahui, tudingan Grup Telkom melakukan diskriminasi dalam berbisnis dilontarkan oleh CEO Indosat Ooredoo Alexander Rusli karena gagal dalam negosiasi sewa backbone di Maluku. Telkom beralasan kapasitas yang terbatas dan kebijakan memberikan prioritas penggunaan kepada Telkomsel selaku anak usaha menjadi landasan kandasnya negosiasi.

Tak hanya itu, Indosat juga menuding tak diperlakukan secara adil dalam negosiasi untuk pembukaan interkoneksi sehingga sulit bersaing di luar Jawa.

“Industri telekomunikasi di Indonesia sudah bersifat terbuka dan dasarnya mekanisme pasar sehingga setiap pemain mesti harus pandai mengatur strategi. Hal yang penting tetap mematuhi ketentuan perundangan dan norma yang berlaku. Saya lihat Telkom Group sudah melakukan itu semua,” ungkap Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Kristiono.

Menurutnya, hal yang wajar Telkom mendukung Telkomsel karena masih dalam satu grup.

“Mengutamakan Telkomsel itu hal yang wajar dan dalam menyikapi persaingan dengan memilih mitra bisnisnya juga masih wajar . Kalau itu menyulitkan pesaing ya bisa terjadi dan lumrah terjadi.Itulah best practice di industri jadi tidak dapat dikatakan monopoli atau unfair treatment,” katanya. (gen)