Menko Rizal: Perikanan dan Migas Natuna Akan Dikembangkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menyatakan bakal mengembangkan sektor perikanan dan migas di Kepulauan Natuna demi menjaga kedaulatan wilayah.

“Seperti kawan-kawan ketahui, minggu lalu Presiden Jokowi berkunjung ke Natuna. Sekaligus menggarisbawahi bahwa wilayah laut Natuna adalah wilayah Indonesia. Keberadaan dan integritas wilayah Indonesia di Kepulauan Natuna itu diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kita tidak ada tawar menawar,” ujarnya, Rabu (29/6).

Ia menyatakan, ntuk menegakkan integritas kedaulatan wilayah di Natuna, maka perlu diambil dan dilakukan sejumlah langkah. Hal itu dilakukan juga agar Natuna bisa lebih cepat pembangunan ekonominya.

“Pertama, kita musti mempercepat pengembangan sektor perikanan di Kepulauan Natuna. Selama ini, kapasitas tangkap hanya 9 persen dari total potensi ikan tangkap di wilayah itu. Jadi ikannya banyak sekali, tapi kapasitas tangkap kita hanya 9 persen. Di masa lalu, kebanyakan kapal asing yang masuk dan nyolong disitu,” katanya.

Rizal mengatakan, telah disepakati kapasitas tangkap ikan di Natuna harus ditingkatkan.
Karena ada dua kementerian yang terkait, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), maka akan dilakukan integrasi kebijakan.

“Kemenhub membuat sertifikatnya, KKP memberikan izin. Ini Presiden meminta agar keduanya diintegrasikan sehingga secepat mungkin kapal yang diatas 30 gross ton (GT) bisa diarahkan ke Natuna,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rizal menyatakan wilayah Natuna kaya dengan sumber daya alam minyak bumi dan gas. Namun, ia mengaku ada sekitar 15 blok yang tidak beroperasi. Ia meminta dilakukan review blok yang tak beroperasi total, dan yang hanya sementara.

“Yang mandek sementara akan kami dorong supaya dipercepat. Yang mandek total lebih bagus diambil alih pemerintah dan dibuka kesempatan kepada pemain baru. Salah satu ladang yang besar sekali disitu adalah ladang Gas Natuna Timur, itu cadangannya empat kali Masela,” katanya

Pilihan Redaksi Pihak Asing Berulang Kali Menerobos Wilayah Nusantara Staf Ahli Luhut: Jika Dibiarkan, China Kuasai Laut Natuna Illegal Fishing Bubar, Jokowi Ingin Industri Perikanan Maju

Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengirim sinyal kuat kepada pemerintah Republik Rakyat China terkait insiden Natuna yang melibatkan kapal nelayan China dengan kapal perang RI Imam Bonjol-383. Hal itu dilakukan Jokowi dengan menggelar rapat di atas KRI Imam Bonjol pada Kamis (23/6).

“Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden ingin tunjukkan Natuna adalah bagian dari kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (gir)