Jokowi Ingin Kredit Hasil Repatriasi Mudah Diserap Industri

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perbankan penyerap dana repatriasi aset hasil kebijakan pengampunan pajak, tidak mempersulit proses pengajuan kredit dari pelaku industri yang membutuhkan modal untuk mengembangkan bisnisnya. Instruksi tersebut dikeluarkan Jokowi agar banjir likuiditas yang diperkirakan bakal terjadi tidak mengendap di bank, namun bisa diputar sehingga produktif.

“Bank itu harusnya menjadi tempat penampungan sementara sebelum disalurkan ke sektor riil. Bisa ke industri, infrastruktur, sektor perikanan, pertanian. Jadi sifatnya hanya sementara dan harus bisa dengan mudah ditarik sektor riil,” kata Jokowi, Kamis (14/7).

Mengutip hitungan Kementerian Keuangan, Jokowi menyebut aset Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di luar negeri berjumlah Rp4.300 triliun. Fasilitas Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menurutnya bakal mampu merangsang repatriasi aset senilai Rp1.000 triliun atau 23,25 persen diantaranya.

“Wajib pajak jangan khawatir datanya akan bocor, UU itu menyatakan pembocor data tax amnesty bisa dipenjara 5 tahun lamanya,” tegasnya.
​

Pilihan Redaksi LPS: Kredit Perbankan Bisa Membaik di Semester II OJK Berharap Repatriasi Bantu Capai Target Pertumbuhan Kredit Sambut Repatriasi, Menkeu Minta Bank Hindari Perang Bunga

Menteri Perindustrian Saleh Husin sebelumnya berharap dana repatriasi mengalir ke sektor riil dalam bentuk penanaman modal di industri manufaktur. Dengan demikian, diharapkan 10 industri prioritas nasional bida berkembang sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) hingga 2035.

Menurut Saleh, penggunaan dana repatriasi untuk industri manufaktur akan lebih bermanfaat dibandingkan dengan investasi di industri keuangan. Pasalnya, industri manufaktur memiliki efek berganda yang tak hanya meningkatkan nilai tambah produksi, tetapi juga turut menciptakan lapangan pekerjaan.

"Kami hanya berharap, industri-industri prioritas bisa berkembang setelah tax amnesty berjalan mengingat dana besar akan masuk.‎ Apalagi yang berpotensi menghasilkan devisa yang besar," jelas Saleh.

Sementara Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro meminta perbankan tidak melakukan perang bunga deposito dalam memperebutkan dana repatriasi. Hal itu harus dihindari agar tidak memicu kenaikan bunga kredit yang justru akan membuat dana segar tersebut tidak diserap oleh pelaku industri.

Untuk itu, kata Bambang, pemerintah akan memonitor aliran dana repatriasi, termasuk yang masuk ke sistem perbankan.

Karenanya, Menkeu menginginkan agar instrumen investasi penampung dana repatriasi tidak hanya berupa simpanan di bank-bank persepsi, tetapi dibuat lebih bervariasi seperti dalam bentuk obligasi dan saham. Dengan demikian, diharapkan aset triliunan milik para pengemplang pajak masuk pula ke pasar modal dan sektor riil.

"Tidak harus rebutan (dana repatriasi) karena kebanyakan kan tidak harus lari ke bank, kebanyakan ke instrumen-instrumen keuangan," ujarnya. (gen)