"Tanpa kepastian kelanjutan kontrak, akan sulit diharapkan masuknya investasi. Ini yang masih kami diskusikan untuk dicari jalan keluarnya kemudian dilaporkan ke Presiden," jelas Sudirman, Rabu (20/7).
Menurutnya, kepastian perpanjangan KK perusahaan tambang besar asal Amerika Serikat sangat diperlukan sebab produksi tambang bawah tanah hasil investasi pengembangan baru bisa dirasakan setelah tahun 2021.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Operasi tambang di Timika (Freeport) tidak boleh berhenti karena yang paling mendapatkan keuntungan langsung adalah masyarakat setempat. Tentu harus dikaji kelebihan dan kekurangannya terlebih dahulu," ujar Sudirman.
"Ini seperti ayam dan telur. Dalam situasi kita sedang butuh investasi, setoran kepada pendapatan negara tinggal sedikit dan kelangsungan operasi terkendala PP yang baru bisa diajukan perpanjangannya dua tahun sebelum (kontrak) habis," ungkap Sudirman.
Sebelumnya, Freeport telah mengajukan izin perpanjangan KK dari sebelumnya berakhir pada 2021 menjadi 2041. Adapun dalam rencana perpanjangan KK ini, Freeport dikabarkan akan menggelontorkan dana investasi sebesar US$17,3 miliar untuk meneruskan proyek tambang bawah tanah di Papua. (gen)