Jokowi Minta DJP Siap Jemput Bola Implementasi Tax Amnesty

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan pejabat eselon I hingga III Direktorat Jenderal Pajak untuk bekerja keras dalam mengimplementasikan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. Jokowi mengingatkan, Direktur Jenderal Pajak sebagai pelaksana tugas di lapangan harus siap.

"Kami (pemerintah) sudah mati-matian. Proaktif dan jangan malah menakut-nakuti," ujar Jokowi di Istana Negara, Kamis (28/7).

Ia menuturkan, jajaran Ditjen Pajak harus aktif menjemput bola dan siap melihat momentum. Antusiasme masyarakat terhadap kebijakan pengampunan pajak cukup tinggi. Buktinya, masyarakat yang datang ramai ketika kebijakan ini disosialisasikan.

Pilihan Redaksi Demi Tax Amnesty, OJK Bakal Hapus Tender Offer Saham Perdana Diwawancara, Sri Mulyani Tidak Singgung Tax Amnesty Investor Tunggu Hasil Tax Amnesty di Genggaman Sri Mulyani

Belum lama ini, Jokowi turun langsung dalam mensosialisasikan tax amnesty di Surabaya, Jawa Timur. Jumlah undangan sekira 2.000 orang, namun yang hadir justru mencapai 2.700 orang. Di Medan, sekitar 3.500 orang memadati sosialisasi pengampunan pajak.

"Kesempatannnya ada. Sekarang, tergantung internal kita. Bisa melayani dan merangkul mereka atau tidak. Kuncinya di situ," imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Dia mengatakan, dirinya akan terus mensosialisasikan langsung tax amnesty ke sejumlah kota, antara lain Makassar, Bandung, Jakarta, termasuk luar negeri, seperti Singapura.

"Saya akan datang sendiri. Ingin memberi pesan pemerintah serius dan all out (habis-habisan) soal masalah ini," katanya.

Kemarin, Jokowi mengingatkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengenai implementasi pengampunan pajak. Ia menuturkan, dirinya masih menerima keluhan mengenai pelayanan di meja pelayanan yang dianggapnya tidak siap melayani.

Dalam pengarahan tadi terlihat hadir Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Turut hadir Jaksa Agung Prasetyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua KPK Agus Rahardjo, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, dan sejumlah direktur utama bank pemerintah. (bir/gen)