Asal Belanja Optimal, Menkeu Tak Soal Dana Pemda di Bank
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Jumat, 05 Agu 2016 16:02 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah daerah (Pemda) tidak harus menghabiskan seluruh simpanannya di bank, tetapi wajib memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan prioritas dan peruntukannya.
Ia bisa memaklumi jika ada daerah, yang kapasitas fiskalnya mumpuni dan ekonominya relatif mandiri, memiliki simpanan uang di bank. Dengan catatan kas daerah tersebut sudah menjamin kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan operasional pemda.
Sri Mulyani mencontohkan DKI Jakarta, yang perekonomiannya disokong oleh aktivitas swasta dan belanja masyarakat yang luar biasa. Alhasil, dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak menjadi penggerak utama perekonomian sehingga wajar jika memiliki simpanan besar di bank.
"Mereka itu tidak harus menghabiskan seluruh anggarannya. Sama seperti daerah yang kaya natural resources di dunia," ucap Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (5/8).
Atas saran Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo kemarin mengungkap daftar daerah yang menimbun uang negara di bank. Beberapa provinsi yang paling besar memiliki simpanan di bank adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, Papua, dan Jawa Tengah.
Menkeu menjelaskan, pemerintah pusat sengaja mengungkap daftar daerah pemilik simpanan di bank untuk mendorong belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran negara. Terutama bagi daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya terbatas dan sangat bergantung pada pos anggaran transfer ke daerah di APBN.
Intinya, ia mengingatkan pemerintah daerah bersama mitra kerjanya di DPRD untuk mengoptimalkan pengelolaan APBD setelah menerima jatah anggaran dari pusat.
"Jadi ini tujuannya tidak untuk mempermalukan atau menyudutkan. Tapi agar uang yang dikumpulkan dan disalurkan bisa digunakan setepat mungkin sesuai aturan dan waktu," kata mantan Menko Perekonomian ini.
Optimalisasi anggaran daerah, lanjut Sri Mulyani, diharapkan menggerakan roda ekonomi di daerah sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan demikian, manfaat ekonomi dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu.
"Fungsi saya sebagai Menkeu dan bendahara negara, dari sisi pembukuan dan alokasi harus jelas. Kalau memang ada hal-hal yang bisa kami bantu, saya coba bantu," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. (ags)
Ia bisa memaklumi jika ada daerah, yang kapasitas fiskalnya mumpuni dan ekonominya relatif mandiri, memiliki simpanan uang di bank. Dengan catatan kas daerah tersebut sudah menjamin kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan operasional pemda.
Sri Mulyani mencontohkan DKI Jakarta, yang perekonomiannya disokong oleh aktivitas swasta dan belanja masyarakat yang luar biasa. Alhasil, dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak menjadi penggerak utama perekonomian sehingga wajar jika memiliki simpanan besar di bank.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Atas saran Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo kemarin mengungkap daftar daerah yang menimbun uang negara di bank. Beberapa provinsi yang paling besar memiliki simpanan di bank adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, Papua, dan Jawa Tengah.
Menkeu menjelaskan, pemerintah pusat sengaja mengungkap daftar daerah pemilik simpanan di bank untuk mendorong belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran negara. Terutama bagi daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya terbatas dan sangat bergantung pada pos anggaran transfer ke daerah di APBN.
Intinya, ia mengingatkan pemerintah daerah bersama mitra kerjanya di DPRD untuk mengoptimalkan pengelolaan APBD setelah menerima jatah anggaran dari pusat.
"Jadi ini tujuannya tidak untuk mempermalukan atau menyudutkan. Tapi agar uang yang dikumpulkan dan disalurkan bisa digunakan setepat mungkin sesuai aturan dan waktu," kata mantan Menko Perekonomian ini.
Optimalisasi anggaran daerah, lanjut Sri Mulyani, diharapkan menggerakan roda ekonomi di daerah sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan demikian, manfaat ekonomi dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu.
"Fungsi saya sebagai Menkeu dan bendahara negara, dari sisi pembukuan dan alokasi harus jelas. Kalau memang ada hal-hal yang bisa kami bantu, saya coba bantu," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. (ags)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK