Anggaran Belanja K/L Disunat, Pengusaha Hotel Menjerit
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Senin, 08 Agu 2016 11:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai rencana pemangkasan anggaran belanja non prioritas pemerintah akan turut memukul industri perhotelan dan bidang usaha terkait lainnya.
Namun, dampak negatif dari penghematan belanja ini diyakini tidak akan sebesar tahun lalu, ketika Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melarang seluruh aparatur negara menggelar rapat di hotel.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan rencana pemerintah memangkas anggaran belanja negara sebesar Rp133,8 triliun guna mengantisipasi tak tercapainya target penerimaan perjakan. Pos anggaran yang akan dipotong adalah belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp65 triliun dan dana transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun.
“Pemerintah juga punya pertimbangan dengan memprioritaskan infrastruktu. Itu betul tetapi dampaknya tidak langsung terasa tahun ini. Namun, bisnis hotel begitu anggaran (pemerintah) dipotong langsung babak belur seperti tahun lalu,” tutur Ketua PHRI Hariyadi B Sukamdani saat dihubungi CNNindonesia.com, Jumat (5/8) lalu.
Tahun lalu, kata Hariyadi, industri perhotelan terpukul oleh kebijakan pemerintah yang melarang penyelenggaran rapat di hotel dan mengurangi perjalanan dinas, industri hotel terpukul. Hal itu berdampak pada turunya tingkat hunian kamar hotel menjadi 30 persen pada kuartal I 2015 dan 40 persen pada triwulan berikutnya.
Pada paruh kedua tahun ini, kata Hariyadi, tingkat okupansi hotel mulai membaik. Pada periode April-Juni 2016, misalnya, tingkat hunian kamar hotel meningkat menjadi sekitar 55 persen.
“Saya belum pernah menghadapi situasi seperti tahun lalu. Saya baru tahu kalau ternyata belanja pemerintah itu ternyata stimulus betul, terutama (terhadap) hotel daerah itu besar banget pengaruhnya,” ujarnya.
Menurutnya, anjloknya kinerja industri perhotelan akan berdampak negatif pada lebih dari 120 industri terkait.
“Kalau sektor hotel turun, semua juga kena tuh, yang pedagang sayur, ayam, telur, daging juga drop,” kata Hariyadi.
Untuk rencana kebijakan pemangkasan belanja negara yang baru, Hariyadi mengaku belum bisa memprediksi dampak rembetannya terhadap penurunan kinerja industri hotel. Namun, ia berharap dampaknya tidak sebesar tahun lalu karena sifat dari kebijakannya berbeda, yakni menghemat anggaran bukan melarang kegiatan di luar kantor atau di hotel.
Dia menyinggung kebijakan kontoversi yang pernah dikeluarkan oleh Yuddy Chrisnandi, ketika masih menajbat sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tahun lalu, tepatnya, Yuddy melarang seluruh aparat sipil menggelar rapat di luar kantor, termasuk di hotel.
“(Larangan) itu yang bikin berat karena semua orang menjadi alergi, pada ketakutan untuk melakukan kegiatan di hotel. Kalau ini kan tidak ada larangan itu, hanya memang dananya dipotong,” ujarnya.
Dalam perjalanannya, Yuddy pun melunak dengan kembali mengizinkan aktivitas rapat aparatur negara di luar kantor. Hal itu dilakukan dengan sejumlah syarat, salah satunya melalui penandatanganan pakta intergritas dari PHRI untuk tidak akan melakukan mark-up tarif maupun pembukuan ganda. (ags)
Namun, dampak negatif dari penghematan belanja ini diyakini tidak akan sebesar tahun lalu, ketika Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melarang seluruh aparatur negara menggelar rapat di hotel.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan rencana pemerintah memangkas anggaran belanja negara sebesar Rp133,8 triliun guna mengantisipasi tak tercapainya target penerimaan perjakan. Pos anggaran yang akan dipotong adalah belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp65 triliun dan dana transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tahun lalu, kata Hariyadi, industri perhotelan terpukul oleh kebijakan pemerintah yang melarang penyelenggaran rapat di hotel dan mengurangi perjalanan dinas, industri hotel terpukul. Hal itu berdampak pada turunya tingkat hunian kamar hotel menjadi 30 persen pada kuartal I 2015 dan 40 persen pada triwulan berikutnya.
Pada paruh kedua tahun ini, kata Hariyadi, tingkat okupansi hotel mulai membaik. Pada periode April-Juni 2016, misalnya, tingkat hunian kamar hotel meningkat menjadi sekitar 55 persen.
“Saya belum pernah menghadapi situasi seperti tahun lalu. Saya baru tahu kalau ternyata belanja pemerintah itu ternyata stimulus betul, terutama (terhadap) hotel daerah itu besar banget pengaruhnya,” ujarnya.
Menurutnya, anjloknya kinerja industri perhotelan akan berdampak negatif pada lebih dari 120 industri terkait.
“Kalau sektor hotel turun, semua juga kena tuh, yang pedagang sayur, ayam, telur, daging juga drop,” kata Hariyadi.
Untuk rencana kebijakan pemangkasan belanja negara yang baru, Hariyadi mengaku belum bisa memprediksi dampak rembetannya terhadap penurunan kinerja industri hotel. Namun, ia berharap dampaknya tidak sebesar tahun lalu karena sifat dari kebijakannya berbeda, yakni menghemat anggaran bukan melarang kegiatan di luar kantor atau di hotel.
Dia menyinggung kebijakan kontoversi yang pernah dikeluarkan oleh Yuddy Chrisnandi, ketika masih menajbat sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tahun lalu, tepatnya, Yuddy melarang seluruh aparat sipil menggelar rapat di luar kantor, termasuk di hotel.
“(Larangan) itu yang bikin berat karena semua orang menjadi alergi, pada ketakutan untuk melakukan kegiatan di hotel. Kalau ini kan tidak ada larangan itu, hanya memang dananya dipotong,” ujarnya.
Dalam perjalanannya, Yuddy pun melunak dengan kembali mengizinkan aktivitas rapat aparatur negara di luar kantor. Hal itu dilakukan dengan sejumlah syarat, salah satunya melalui penandatanganan pakta intergritas dari PHRI untuk tidak akan melakukan mark-up tarif maupun pembukuan ganda. (ags)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK