Pengusaha Minta Kepastian Harga Listrik Panas Bumi ke JK

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) mengaku siap mendukung program pemerintah yang ingin meningkatkan kontribusi listrik berbasis energi panas bumi dalam proyek 35 ribu Megawatt (MW). Namun, para pengusaha meminta tiga hal demi mengobarkan semangat tersebut.

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan percepatan proyek pengelolaan panas bumi mencapai 7 ribu Megawatt (MW) pada 2025, yang nantinya akan diserap oleh PT PLN (Persero) untuk menambah pasokan listrik. Adapun nilai investasi yang dibutuhkan mencapai US$4 juta sampai US$5 juta per 1 MW.

Abadi Poernomo, Ketua API mengatakan, pemerintah dapat mempermudah masuknya investasi pengembangan energi panas bumi dengan memberikan tarif yang menarik dan jaminan usaha.

"Pertama, tarif yang menarik bagi pengembang. Kedua, jaminan pembelian listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero sebagai off taker. Ketiga, kepastian hukum dengan tidak menerbitkan peraturan yang memberatkan," kata Abadi, Rabu (10/8).

Untuk itu, di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang membuka Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2016, Abadi meminta pemerintah dapat merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengusahaan Tidak Langsung untuk mendorong investor melakukan pengeboran eksplorasi. Sebab, eksplorasi menjadi kunci dalam rantai bisnis panas bumi.

Menanggapi permintaan tersebut, JK mengamini bahwa meskipun Indonesia memiliki sumber energi terlengkap di dunia, namun sampai saat ini belum dimanfaatkan maksimal karena terbatasnya investasi dan rumitnya kebijakan.

Pilihan Redaksi Badan Energi Internasional Dukung Pemangkasan Subsidi BBM RI Tiga Pembangkit PGE Salurkan Tambahan Setrum di Semester II Pemerintah Tetapkan Besaran Bonus Produksi Panas Bumi

"Konsumsi listrik kita masih terendah di Asia. Padahal sumber energi kita terlengkap, apalagi bila dibandingkan dengan Jepang tapi penyediaan listrik mereka lengkap," ungkap JK.

Tak hanya dari sisi penyediaan, JK juga melihat masalah tidak meratanya persebaran listrik menjadi faktor yang dapat menghambat bidang lainnya, termasuk laju pertumbuhan ekonomi.

"Sekarang listrik kita, 70 persen berada di kota. Ini mendorong urbanisasi ke kota sehingga pertumbuhan ekonomi tidak terjadi di daerah. Jadi, listrik ini mutlak dikembangkan," tambah JK.

Dari sini, JK melihat, Indonesia harus bisa mengubah perencanaan dan kebijakan untuk memaksimalkan investor dalam mengelola sumber energi. Di mana saat ini pemerintah tengah mempercepat pengembangan energi panas bumi.