"Kami ini kan baru mengeluarkan enam tema paket kebijakan ekonomi, sedangkan masih ada 14 tema lagi yang belum dikeluarkan. Tapi tentu saja, setiap kebijakan yang telah dikeluarkan harus kembali dievaluasi sebelum mengeluarkan yang baru," ujar Deputi bidang Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady, Rabu (10/8).
Ia menjelaskan, beberapa tema yang masih akan dikeluarkan oleh pemerintah antara lain menyangkut persaingan usaha, kekayaan intelektual, hingga standar internasional bagi barang hasil industri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tujuan yang disebut belakangan, kata Edy, dianggap sebagai tujuan yang paling penting mengingat konsumsi rumah tangga adalah komponen terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagai gambaran, konsumsi rumah tangga mengambil proporsi 55,23 persen dari total PDB kuartal II 2016 sebesar Rp3.086,6 triliun.
Namun, Edy tak tahu sampai kapan paket kebijakan ini selesai dikeluarkan. Ia hanya menyebut, keputusan itu merupakan diskresi Presiden sepenuhnya dengan memperhatikan kondisi ekonomi yang berlaku saat ini.
"Terserah Pak Presiden mau kapan mengeluarkan paket-paket kebijakan berikutnya, kami kan hanya bertugas mengkaji dampak-dampak ekonominya. Pertimbangan Presiden dalam meluncurkan paket kebijakan ekonomi hanya dua, yaitu kesesuaian dengan dinamika saat ini dan seberapa cepat dampak kebijakan itu dirasakan masyarakat," imbuh Edy.
Ia mencontohkan paket kebijakan ekonomi ke 13 yang akan diluncurkan sesaat lagi, yang dianggapnya memang dibutuhkan masyarakat saat ini. Selain masalah daya beli masyarakat terhadap perumahan, Edy menyebut paket berikutnya juga akan berisi mengenai insentif wirausaha muda di bidang perdagangan elektronik (e-commerce) dan mendorong standarisasi Usaha Kecil Menengah (UKM) agar bisa ekspor.
"Yang penting paket kebijakan yang ada bisa membuang beban regulasi berlebihan dan memberi kepastian bagi dunia usaha," tutupnya. (ags/gen)