Cukai Kemasan Plastik Batal Dipungut Tahun Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) pesimistis pungutan cukai pada kemasan plastik bisa efektif berlaku tahun ini.

Dengan demikian, pemerintah berpotensi kehilangan penerimaan cukai lainnya sebesar Rp1 triliun dari target Rp148,09 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Negara Perubahan (APBNP) 2016.

Sebelumnya, pemerintah mewacanakan pengenaan cukai pada kemasan plastik mengingat dampak negatif plastik terhadap lingkungan. Diharapkan, pengenaan cukai bisa mengendalikan penggunaan dan peredaran plastik dalam kehidupan sehari-hari.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengungkapkan, tahun ini merupakan masa pengambilan kebijakan di mana pemerintah berupaya mendapatkan persetujuan DPR untuk melakukan penarikan cukai pada kemasan plastik.

“Sepertinya kami tidak usah mengeksekusi (pengenaan cukai pada kemasan plastik) tahun ini sehingga tahun depan kami punya ruang untuk eksekusi,” tutur Heru.

Pilihan Redaksi Kemenperin: Pajak Plastik Tekan Industri Mamin Protes Cukai Kemasan Plastik, Kemenperin Surati Kemenkeu Target Cukai dalam RAPBN 2017 Naik jadi Rp157,16 Triliun

Ia mengungkapkan setelah mendapatkan restu dari DPR, pemerintah masih harus membuat aturan teknis terkait dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Selain itu, pemerintah juga wajib menyiapkan instrumen administrasi dan sistem kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Praktis kalau saya hitung untuk membuat PP, membuat PMK, sosialisasi maka paling cepat, akhir tahun baru kami bisa eksekusi,”ujarnya.

Terkait dengan besaran tarif dan rincian objek cukai plastik, Heru masih enggan membocorkan mengingat saat ini masih dalam pembahasan dengan DPR.

Menurut Heru, yang paling penting, semua pihak nantinya sepakat bahwa konsumsi dan peredaran plastik perlu dikendalikan dengan instrumen cukai.

Sebagai informasi, tahun depan, pemerintah menargetkan setoran cukai lainnya, termasuk cukai plastik, naik 60 persen menjadi Rp1,6 triliun. Hal itu tercantum dalam Nota Keuangan Rancangan APBN tahun 2017. (gen)